BPSDM Sumut Jadi Rujukan Diklat ASN Nasional, Hampir 37 Ribu Peserta Ikuti Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kian mengukuhkan diri sebagai salah satu rujukan pelatihan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional.

Sejumlah kementerian dan lembaga negara mempercayakan pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pelatihan kepemimpinan di lembaga ini, seiring total peserta pengembangan kompetensi yang mendekati 37.000 orang pada triwulan keempat 2026.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) BPSDM Sumut Arie Ferdian Lubis, mengatakan bahwa pelatihan yang dikelola pihaknya kini tidak hanya menyasar ASN pemerintah daerah, tetapi juga diminati instansi pusat.

“Tahun ini saja, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menitipkan pelatihan CPNS-nya ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebanyak hampir 900 orang,” ujar Arie dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Rabu (18/11/2026).

Selain Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepercayaan serupa juga datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kejaksaan Agung yang mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di BPSDM Sumut.

Layanan Berbasis Kontribusi dan Tembus Hampir 37.000 Peserta

Menurut Arie, penyelenggaraan pelatihan bagi peserta eksternal maupun pemerintah kabupaten/kota berjalan melalui mekanisme badan layanan umum daerah berbasis dana kontribusi.

UPTD PKSDM berupaya menjaga kualitas fasilitas, layanan, serta metode pembelajaran bagi seluruh peserta agar setara dengan standar ASN Pemerintah Provinsi Sumut.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa upaya pengembangan kompetensi yang kita lakukan secara kolaboratif telah menyentuh level nasional. Tercatat hingga triwulan keempat tahun 2026 ini, total peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Sumut telah mencapai hampir 37.000 orang, baik melalui pelatihan klasikal di UPT maupun daring,” kata Arie.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Augustinus Panjaitan, menjelaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan percepatan ekosistem pembelajaran terintegrasi atau Sumut Corporate University (Sumut Corpu). Melalui konsep ini, pengembangan kompetensi ASN diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada pembelajaran klasikal di ruang kelas, tetapi menyatu dengan pekerjaan dan manajemen talenta.

Untuk memperkuat arah pelaksanaan Sumut Corpu, BPSDM Sumut tengah menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai roadmap atau grand design pengembangan SDM aparatur, serta Individual Development Plan (IDP) untuk merancang kebutuhan pengembangan tiap individu ASN.

“HCDP ini menjadi master plan kita untuk memetakan jenis kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh setiap perangkat daerah guna memastikan mereka mampu mengeksekusi 17 program prioritas dan 53 program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Dari pemetaan manajemen talenta inilah nantinya turun menjadi IDP, sehingga setiap ASN memiliki rencana pengembangan kompetensi yang spesifik dan tidak asal mengikuti pelatihan,” jelas Augustinus.

Dalam penerapan Sumut Corpu, BPSDM Sumut menggunakan komposisi pembelajaran 10 persen pembelajaran formal, 20 persen social learning, dan 70 persen experiential learning atau praktik langsung di tempat kerja. Skema ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan layanan publik di Sumatera Utara secara berkelanjutan. (san/ila)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kian mengukuhkan diri sebagai salah satu rujukan pelatihan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional.

Sejumlah kementerian dan lembaga negara mempercayakan pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pelatihan kepemimpinan di lembaga ini, seiring total peserta pengembangan kompetensi yang mendekati 37.000 orang pada triwulan keempat 2026.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) BPSDM Sumut Arie Ferdian Lubis, mengatakan bahwa pelatihan yang dikelola pihaknya kini tidak hanya menyasar ASN pemerintah daerah, tetapi juga diminati instansi pusat.

“Tahun ini saja, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menitipkan pelatihan CPNS-nya ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebanyak hampir 900 orang,” ujar Arie dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Rabu (18/11/2026).

Selain Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepercayaan serupa juga datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kejaksaan Agung yang mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di BPSDM Sumut.

Layanan Berbasis Kontribusi dan Tembus Hampir 37.000 Peserta

Menurut Arie, penyelenggaraan pelatihan bagi peserta eksternal maupun pemerintah kabupaten/kota berjalan melalui mekanisme badan layanan umum daerah berbasis dana kontribusi.

UPTD PKSDM berupaya menjaga kualitas fasilitas, layanan, serta metode pembelajaran bagi seluruh peserta agar setara dengan standar ASN Pemerintah Provinsi Sumut.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa upaya pengembangan kompetensi yang kita lakukan secara kolaboratif telah menyentuh level nasional. Tercatat hingga triwulan keempat tahun 2026 ini, total peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Sumut telah mencapai hampir 37.000 orang, baik melalui pelatihan klasikal di UPT maupun daring,” kata Arie.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Augustinus Panjaitan, menjelaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan percepatan ekosistem pembelajaran terintegrasi atau Sumut Corporate University (Sumut Corpu). Melalui konsep ini, pengembangan kompetensi ASN diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada pembelajaran klasikal di ruang kelas, tetapi menyatu dengan pekerjaan dan manajemen talenta.

Untuk memperkuat arah pelaksanaan Sumut Corpu, BPSDM Sumut tengah menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai roadmap atau grand design pengembangan SDM aparatur, serta Individual Development Plan (IDP) untuk merancang kebutuhan pengembangan tiap individu ASN.

“HCDP ini menjadi master plan kita untuk memetakan jenis kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh setiap perangkat daerah guna memastikan mereka mampu mengeksekusi 17 program prioritas dan 53 program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Dari pemetaan manajemen talenta inilah nantinya turun menjadi IDP, sehingga setiap ASN memiliki rencana pengembangan kompetensi yang spesifik dan tidak asal mengikuti pelatihan,” jelas Augustinus.

Dalam penerapan Sumut Corpu, BPSDM Sumut menggunakan komposisi pembelajaran 10 persen pembelajaran formal, 20 persen social learning, dan 70 persen experiential learning atau praktik langsung di tempat kerja. Skema ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan layanan publik di Sumatera Utara secara berkelanjutan. (san/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru