Ia memaparkan, ada tujuh program dan 42 kegiatan yang telah pihaknya susun sebagai rencana kerja 2018. Rencana kerja itu menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di instansinya. “Adapun anggaran untuk 7 program itu sebesar Rp7,2 M. Kalau dilihat volume kerja kami, anggaran itu tentu masih kurang. Kami mohon ditambahkan di PAPBD,” pintanya lagi.
Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS menyarankan butuh perluasan terhadap kantor dinas tersebut, mengingat volume kerjanya di 2018 semakin banyak. Ini bertujuan agar pelayanan semakin baik dan nyaman kepada masyarakat. “Saya pikir ibu bisa anggarkan di PAPBD sesuai kebutuhan. Terutama masalah pembenahan kantor DPMPTSP, agar masyarakat mau ngurus izin lebih nyaman,” katanya didampingi anggota komisi lain, seperti Kuat Surbakti, Zulkifli Lubis, dan Beston Sinaga .
Komisi C sebelumnya menyarankan, untuk alokasi honor tenaga honorer itu bisa dialihkan ke nomenklatur lain sehingga bisa tetap digunakan. “Saya pikir nanti bisa dialihkan. Ibu kumpulkan saja uangnya, lalu dibuatkan programnya. Karena kata kepala keuangan tempo hari, itu memungkinkan buat dilakukan,” kata
Kuat menambahkan, sangat menyayangkan dalam pembahasan anggaran kali ini DPMPTSP tidak membuat database tentang target pendapatan asli daerah (PAD). Padahal di Januari mendatang seluruh perizinan sudah masuk ke mereka. “Harusnya ibu buatkan berapa saja target-target PAD seperti reklame, IMB dan lainnya. Termasuk jenis-jenis retribusinya jadi kita bisa tahu gambaran potensi yang didapat tahun depan. Kan di dinas ibu semua perizinan bakal diakomodir per 1 Januari,” kata politisi PAN itu.
Menjawab ini Purnama Dewi menjelaskan, sampai kini target-target PAD masih berada di instansi masing-masing. Seperti IMB dan izin reklame masih berada di bawah naungan Dinas Perkim-PR. “Saya belum tahu jenis retribusi PAD karena masih di dinas bersangkutan. Karena inikan masih peralihan maka per Januari seharusnya sudah masuk ke kami. Semua esensi dinas kami, dimana izin dimohonkan maka disitu diterbitkan. Untuk rekomendasi teknisnya tetap ada dari instansi terkait untuk menilai itu. Cuma nantinya dibayarkan semua di DPMPTSP,” katanya. (prn/ila)
Ia memaparkan, ada tujuh program dan 42 kegiatan yang telah pihaknya susun sebagai rencana kerja 2018. Rencana kerja itu menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di instansinya. “Adapun anggaran untuk 7 program itu sebesar Rp7,2 M. Kalau dilihat volume kerja kami, anggaran itu tentu masih kurang. Kami mohon ditambahkan di PAPBD,” pintanya lagi.
Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS menyarankan butuh perluasan terhadap kantor dinas tersebut, mengingat volume kerjanya di 2018 semakin banyak. Ini bertujuan agar pelayanan semakin baik dan nyaman kepada masyarakat. “Saya pikir ibu bisa anggarkan di PAPBD sesuai kebutuhan. Terutama masalah pembenahan kantor DPMPTSP, agar masyarakat mau ngurus izin lebih nyaman,” katanya didampingi anggota komisi lain, seperti Kuat Surbakti, Zulkifli Lubis, dan Beston Sinaga .
Komisi C sebelumnya menyarankan, untuk alokasi honor tenaga honorer itu bisa dialihkan ke nomenklatur lain sehingga bisa tetap digunakan. “Saya pikir nanti bisa dialihkan. Ibu kumpulkan saja uangnya, lalu dibuatkan programnya. Karena kata kepala keuangan tempo hari, itu memungkinkan buat dilakukan,” kata
Kuat menambahkan, sangat menyayangkan dalam pembahasan anggaran kali ini DPMPTSP tidak membuat database tentang target pendapatan asli daerah (PAD). Padahal di Januari mendatang seluruh perizinan sudah masuk ke mereka. “Harusnya ibu buatkan berapa saja target-target PAD seperti reklame, IMB dan lainnya. Termasuk jenis-jenis retribusinya jadi kita bisa tahu gambaran potensi yang didapat tahun depan. Kan di dinas ibu semua perizinan bakal diakomodir per 1 Januari,” kata politisi PAN itu.
Menjawab ini Purnama Dewi menjelaskan, sampai kini target-target PAD masih berada di instansi masing-masing. Seperti IMB dan izin reklame masih berada di bawah naungan Dinas Perkim-PR. “Saya belum tahu jenis retribusi PAD karena masih di dinas bersangkutan. Karena inikan masih peralihan maka per Januari seharusnya sudah masuk ke kami. Semua esensi dinas kami, dimana izin dimohonkan maka disitu diterbitkan. Untuk rekomendasi teknisnya tetap ada dari instansi terkait untuk menilai itu. Cuma nantinya dibayarkan semua di DPMPTSP,” katanya. (prn/ila)
