MEDAN, SUMUTPOS,CO -Kinerja PDAM Tirtanadi Sumut bisa dibilang masih jauh dari kata baik. Hal ini terungkap dari banyaknya laporan pelanggan yang juga warga Kota Medan, terhadap buruknya pelayanan yang diberikan perusahaan pelat merah tersebut.
Melihat hal ini, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengaku, sudah sering menyinggung dan mempertanyakan masalah ini dalam rapat dengan Komisi C. Namun semua itu tak berguna ketika pemerintah tutup mata.
“Sampai saat ini belum ada komitmen yang kami lihat membaik dari Gubernur Sumut. Belum berubah, dari masa ke masa BUMD itu cuma dijadikan sebatas ‘ATM’ saja. Mungkin ketika ada kebutuhan-kebutuhan setoran, BUMD ini yang dijadikan sapi perahan,” ungkap Sutrisno, Minggu (20/11).
Artinya, permasalahan utama untuk membenahi Tirtanadi bukan pada sumber daya manusianya. “Bila tidak ada orang yang layak untuk duduk di jajaran direksi, kan bisa diimpor dari PAM Jaya misalnya, yang dari Jakarta. Mereka memiliki kemampuan lebih baik, atau dari pihak swasta,” jelas Sutrisno.
Sutrisno menyindir soal penunjukan direksi Tirtanadi. Ia melihat, setiap orang yang dipilih menjadi direksi adalah yang bisa menjadi ‘sapi perah’. “Tentunya bagi siapapun yang menjadi direksi yang duduk di Tirtanadi, tetap tugasnya untuk memperbaiki pelayanan baik ke masyarakat. Dan bukan menjadi ‘sapi perahan’. Jadi Gubernur Sumut buat tantangan dan komitmen bagi direksi yang dipilih, misalnya bagi yang terpilih setidaknya dua tahun apa targetnya,” tegasnya.
Berdasarkan informasi dan data yang didapat Sutrisno, terjadi kehilangan sampai 30 persen dari produksi air Tirtanadi, baik karena kebocoran pipa, ataupun pencurian oknum tak bertanggung jawab.
Kembali lagi hal ini terjadi karena sistem pengawasan yang tidak baik oleh perusahaan. “Harusnya Tirtanadi membangun sistem pengawasan yang baik,” harap Sutrisno.
Sutrisno tak menampik, bahkan DPRD Sumut melalui Komisi C, juga dianggap lemah dalam mengawasi kinerja Tirtanadi. “Pengawasan DPRD Sumut melalui komisi cenderung tidak maksimal. Lemahnya pengawasan ini memang diduga kuat karena ada bagi-bagi proyek, karena memang yang diawasi cenderumg administratif. Kemudian ketika kami mendapat laporan-laporan soal buruknya kinerja Tirtanadi, dan saat kami turun ke lapangan, yang ditinjau juga cenderung normatif. Kami sendiri mengakui, sistem pengawasan yang kami lakukan belum maksimal,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini Komisi C yang bersentuhan langsung dengan pelayanan Tirtanadi, sudah saatnya membuat pos pengaduan atas kinerja perusahaan tersebut. “Namun itu pun belum dibentuk,” pungkasnya. (mag-1/saz)
