MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, seringkali ditemukan tidak tepat sasaran. Bantuan yang seharusnya diterima oleh warga miskin seringkali masih diterima oleh warga yang lebih mampu secara ekonomi. Sebaliknya, masih ditemukan warga miskin yang sangat membutuhkan namun tidak mendapatkan bantuan apapun.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST saat menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2024 di Komplek Taman Setiabudi Indah Blok B, Jalan Chrisant II/3 No.B37, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (21/1/2024) sore.
“Di lapangan, termasuk hari ini, kita masih sering mendengar banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Tentu ada beberapa kesalahan dalam hal ini, khususnya dalam hal pendataan sebelum dilakukannya penyaluran bantuan. Kedepan, tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius,” ucap Habiburrahman.
Namun, Anggota Komisi I DPRD Medan yang akrab disapa Habib itu mengatakan, untuk mengatasi tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan, bukan hanya menjadi tugas pemerintah dalam melakukan pendataan. Akan tetapi, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat yang mampu secara ekonomi namun masih mau menerima bantuan.
“Jadi sebenarnya ada hal yang tidak kalah penting dalam penyaluran bansos ini, yakni kesadaran masyarakat. Seharusnya bila masyarakat tersebut mampu secara ekonomi, maka masyarakat tersebut harus secara sadar melaporkan hal itu kepada perangkat pemerintah mulai dari tingkat kelurahan hingga Dinas Sosial agar bantuan yang dimaksud tidak lagi disalurkan kepada dirinya,” ujarnya.
Dengan begitu, sambung Habib, pemerintah bisa mengalihkan bantuan sosial yang tidak lagi diterima oleh masyarakat mampu tersebut kepada warga lainnya yang membutuhkan.
“Ini yang kita lihat, saat di data dan diketahui bahwa dirinya sudah mampu secara ekonomi sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan, warga tersebut justru tidak terima dan bertanya-tanya kenapa dirinya tidak mendapatkan bantuan lagi. Mohon kesadaran kita semua, bahwa masih ada saudara kita warga Kota Medan lainnya yang lebih membutuhkan bantuan itu,” ungkapnya.
Dijelaskan Habib, dari total jumlah warga Kota Medan yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, masih sekitar setengahnya yang telah mendapatkan bantuan sosial. Selebihnya, belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan anggaran.
“Jadi harus kita pahami betul bahwa anggaran itu terbatas, tidak semuanya mendapatkan bantuan. Maka kalau ada yang lebih berhak dari kita, laporkan kepada petugas agar bantuan itu dialihkan ke mereka,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Sunggal dan sejumlah OPD di Kota Medan itu, Habiburahman Sinuraya menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Selain masalah bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi terkait masalah pelayanan kesehatan dan sejumlah aspirasi lainnya.
Menjawab keluhan tersebut, Habib pun mengaku akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Aspirasi bapak dan ibu akan saya sampaikan dalam sidang Paripurna di DPRD Medan untuk dimasukkan ke dalam Pokok Pikiran,” pungkasnya. (map)
