Calon Gubernur Sumut, Dr H Chairuman Harahap SH MH mendesak pemerintah agar merealisasikan pembangunan jalan tol Medan-Binjai guna memperlancar arus pergerakan barang dan orang di sepanjang jalur tersebut tersebut. RUMAH: Calon Gubernur Sumut Dr H Chairuman Harahap SH MH memanfaatkan waktu luang dengan menyiram rumput dan bunga di pekarangan rumahnya di Medan, Kamis (21/2). //istimewa
“Tingkat kemacetan lalu-lintas pada beberapa titik di sepanjang jalan utama Medan-Binjai sekarang ini sudah dalam taraf memprihatinkan,” katanya di Medan, Kamis (21/2).
Chairuman yang mengaku sudah beberapa kali terjebak macet di jalan Medan-Binjai, menilai bahwa kemacetan lalu-lintas di sejumlah titik jalan lintas timur Sumatera tersebut dipastikan menghambat pergerakan barang dan orang, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi dalam jumlah relatif besar.
Kemacetan jalan di sejumlah titik jalan raya di Sumut, termasuk di sepanjang jalur Medan-Binjai, telah banyak menguapkan nilai ekonomi, yang semestinya bisa menjadi penghasilan untuk daerah maupun bagi pelaku sektor dunia usaha.
Selain jalur Medan-Binjai, persoalan kemacetan lalu lintas juga kerap terjadi di sejumlah titik jalur jalan lintas Sumatera lainnya di Sumut. Untuk menempuh perjalanan darat dari Medan ke Tebing Tinggi sepanjang 70 km lebih, misalnya, pada situasi tertentu dibutuhkan waktu tempuh sekitar tiga jam.
Waktu tempuh perjalanan Medan-Tebing Tinggi yang relatif lamban tersebut tentunya bukan hanya merugikan masyarakat pengguna jalan raya, tetapi juga ikut mengurangi tingkat efisiensi biaya transportasi barang dan jasa.
“Bagaimana masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah ini bisa meningkatkan kinerja usaha mereka sesuai dengan target yang direncanakan, manakala tidak didukung dengan kondisi jalan raya yang baik dan berkualitas,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Menurutnya, upaya membangun ruas tol Medan-Binjai maupun Medan-Tebing Tinggi, bukan hal yang sulit direalisasikan oleh pemerintah karena sebagian besar lahan di sepanjang jalur jalan utama yang ada saat ini merupakan areal perkebunan yang dikelola PTPN II, III dan IV. (dmp/adv)
Calon Gubernur Sumut, Dr H Chairuman Harahap SH MH mendesak pemerintah agar merealisasikan pembangunan jalan tol Medan-Binjai guna memperlancar arus pergerakan barang dan orang di sepanjang jalur tersebut tersebut. RUMAH: Calon Gubernur Sumut Dr H Chairuman Harahap SH MH memanfaatkan waktu luang dengan menyiram rumput dan bunga di pekarangan rumahnya di Medan, Kamis (21/2). //istimewa
“Tingkat kemacetan lalu-lintas pada beberapa titik di sepanjang jalan utama Medan-Binjai sekarang ini sudah dalam taraf memprihatinkan,” katanya di Medan, Kamis (21/2).
Chairuman yang mengaku sudah beberapa kali terjebak macet di jalan Medan-Binjai, menilai bahwa kemacetan lalu-lintas di sejumlah titik jalan lintas timur Sumatera tersebut dipastikan menghambat pergerakan barang dan orang, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi dalam jumlah relatif besar.
Kemacetan jalan di sejumlah titik jalan raya di Sumut, termasuk di sepanjang jalur Medan-Binjai, telah banyak menguapkan nilai ekonomi, yang semestinya bisa menjadi penghasilan untuk daerah maupun bagi pelaku sektor dunia usaha.
Selain jalur Medan-Binjai, persoalan kemacetan lalu lintas juga kerap terjadi di sejumlah titik jalur jalan lintas Sumatera lainnya di Sumut. Untuk menempuh perjalanan darat dari Medan ke Tebing Tinggi sepanjang 70 km lebih, misalnya, pada situasi tertentu dibutuhkan waktu tempuh sekitar tiga jam.
Waktu tempuh perjalanan Medan-Tebing Tinggi yang relatif lamban tersebut tentunya bukan hanya merugikan masyarakat pengguna jalan raya, tetapi juga ikut mengurangi tingkat efisiensi biaya transportasi barang dan jasa.
“Bagaimana masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah ini bisa meningkatkan kinerja usaha mereka sesuai dengan target yang direncanakan, manakala tidak didukung dengan kondisi jalan raya yang baik dan berkualitas,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Menurutnya, upaya membangun ruas tol Medan-Binjai maupun Medan-Tebing Tinggi, bukan hal yang sulit direalisasikan oleh pemerintah karena sebagian besar lahan di sepanjang jalur jalan utama yang ada saat ini merupakan areal perkebunan yang dikelola PTPN II, III dan IV. (dmp/adv)
