UNJUK RASA_Puluhan siswa SMA Negeri 2 Medan yang masuk tidak melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) duduk di lantai dasar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (16/1). Para siswa, meminta Pemerintah Provinsi Sumut memberikan solusi terhadap ratusan siswa yang masuk tidak melalui jalur PPDB agar dapat mengikuti proses di sekolah seperti siswa lainnya.
SUMUTPOS.CO – Desakan orang tua siswa ‘ilegal’ SMA Negeri 2 dan 13 Medan yang tetap bertahan agar anaknya diterima di sekolah tersebut, sepertinya sulit terwujud. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy menyalahkan mereka.
Kata Muhadjir, orang tua siswa yang memasukkan anaknya tak melalui jalur PPDB Online 2017 tidak menjalani kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah daerah (Pemprov Sumut) dan dinas pendidikannya (Dinas Pendidikan Sumut).
“Kalau sudah disepakati harus diikuti, dipenuhi dan dilaksanakan. Salahnya sendiri dong mereka bertahan, kalau tidak mengikuti kesepakatan,” ujar Mendikbud saat diwawancarai ketika mendampingi Menteri Koordinator Bidang PMK di Sekolah Cinta Budaya, Medan, akhir pekan lalu.
Disinggung mengenai diskresi yang diminta orang tua siswa, Muhadjir mengaku bahwa itu kewenangan dari gubernur Sumut.”Pada intinya pasti ada penyelesaian, harus ada kompromi atau kesepakatan. Namun, kalau kesepakatan tidak diikuti, salah sendiri,” ucapnya sembari berlalu masuk ke dalam mobilnya.
Sementara, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengaku, pihaknya tetap berkomitmen dengan keputusan awal. Kata dia, para siswa yang masuk tidak melalui jalur PPDB Online 2017 ini harus dipindahkan ke sekolah swasta.
“Dari awal sudah kita minta untuk ke sekolah swasta, karena mereka tidak lulus PPDB Online. Akan tetapi, siswa yang berjumlah 180 orang memaksa masuk. Padahal, sudah jelas mereka tidak lolos seleksi,” kata Arsyad.
Menurutnya, sejak ditemukan dan dilaporkan oleh Ombudsman Sumut, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah. Seperti, melakukan sosialisasi orang tua siswa supaya memindahkan anaknya ke swasta dan difasilitasi. Sebab, mereka tidak lolos seleksi, sehingga apabila dipaksakan masuk maka tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).”Sudah kita surati dan bahkan sampai tiga kali, tetapi tetap juga bertahan. Lantas, kita membentuk posko di sekolah tersebut untuk memfasilitasi mereka pindah ke swasta,” aku Arsyad.
Dia menyebutkan, di SMA Negeri 2 Medan yang mendaftar waktu itu mencapai sekitar 1.800 anak. Namun, yang diterima hanya sekira 432 siswa. Oleh karena itu, mereka merupakan bagian dari yang tidak lulus.
“Karena ini siswa, kita tidak mungkin melakukan upaya-upaya yang menjurus pemaksaan. Sekolah itu tempatnya mengedukasi bukan memaksa atau sampai-sampai ada kekerasan. Maka dari itu, kita menghimbau kepada orang tua murid agar memindahkan anaknya secara sukarela,” cetusnya.
Ia menambahkan, Dirjen Kemendikbud sudah melakukan pemeriksaan dan mendukung langkah yang dilakukan. (ris/ila)
