Jimly berharap penanganan kasus ini tidak terganggu dengan dugaan bahwa pelakunya adalah orang gila. ’’Yang penting diporses dulu. Gila atau tidak biar nanti diputuskan di pengadilan,’’ tuturnya. Dia menuturkan polisi juga harus professional terlepas korbannya adalah tokoh Islam, Kristen, Hindu, atau agama lainnya.
Dia juga mengomentari polisi belum perlu menjaga satu per satu tempat ibadah atau pesantren. Meskipun begitu upaya pencegahan tetap perlu dilakukan. Dia tidak ingin konsentrasi polisi terfokus pada pengamanan pesantren, malah jadi kelemahan di sektor lainnya.
Sementara itu psikiater RS Jiw dr Soeharto Herrdjan Jakarta dr Agung Frijanto SpKJ menjelaskan, penetapan gangguan jiwa seseorang tidak boleh dilakukan sembarangan. Baik oleh masyarakat awam atau penegak hukum. ”Harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh psikiater atau dokter kesehatan jiwa,” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos.
Dia mengatakan, jika gangguan jiwa, terutama yang tergolong berat, dapat melakukan tindakan kekerasan. Apalagi mereka yang mempunyai gejala psikotik yang tingkat delusi dan halusinasinya tinggi sehingga mengganggu realitasnya. ”Atau bisa juga akibat gangguan suasana perasaan yg menyebabkan impulsivitas, agitasi dan agresivitas,” tuturnya. Gejala tersebut tidak bisa dideteksi secara mandiri oleh awam.
Agung menyarankan agar ditemukan orang yang dianggap gangguan jiwa dan membahayakan, dilaporkan kepada pihak berwajib. ”Masyarakat juga bisa membawa ke dokter umum. Dokter umum mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa,” ungkapnya. Namun jika kesulitan, dia menyarankan agar membawa orang yang diduga gangguan jiwa ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa.
Dia tidak menyetujui jika masyarakat main hakim ketika melihat orang gangguan jiwa. Sebab belum tentu apa yang dilakukannya dibawah kendali pelaku. ”Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa agar tidak salah perlakuan terhadap mereka,” katanya. (idr/wan/lyn/far/jpg)
Jimly berharap penanganan kasus ini tidak terganggu dengan dugaan bahwa pelakunya adalah orang gila. ’’Yang penting diporses dulu. Gila atau tidak biar nanti diputuskan di pengadilan,’’ tuturnya. Dia menuturkan polisi juga harus professional terlepas korbannya adalah tokoh Islam, Kristen, Hindu, atau agama lainnya.
Dia juga mengomentari polisi belum perlu menjaga satu per satu tempat ibadah atau pesantren. Meskipun begitu upaya pencegahan tetap perlu dilakukan. Dia tidak ingin konsentrasi polisi terfokus pada pengamanan pesantren, malah jadi kelemahan di sektor lainnya.
Sementara itu psikiater RS Jiw dr Soeharto Herrdjan Jakarta dr Agung Frijanto SpKJ menjelaskan, penetapan gangguan jiwa seseorang tidak boleh dilakukan sembarangan. Baik oleh masyarakat awam atau penegak hukum. ”Harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh psikiater atau dokter kesehatan jiwa,” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos.
Dia mengatakan, jika gangguan jiwa, terutama yang tergolong berat, dapat melakukan tindakan kekerasan. Apalagi mereka yang mempunyai gejala psikotik yang tingkat delusi dan halusinasinya tinggi sehingga mengganggu realitasnya. ”Atau bisa juga akibat gangguan suasana perasaan yg menyebabkan impulsivitas, agitasi dan agresivitas,” tuturnya. Gejala tersebut tidak bisa dideteksi secara mandiri oleh awam.
Agung menyarankan agar ditemukan orang yang dianggap gangguan jiwa dan membahayakan, dilaporkan kepada pihak berwajib. ”Masyarakat juga bisa membawa ke dokter umum. Dokter umum mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa,” ungkapnya. Namun jika kesulitan, dia menyarankan agar membawa orang yang diduga gangguan jiwa ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa.
Dia tidak menyetujui jika masyarakat main hakim ketika melihat orang gangguan jiwa. Sebab belum tentu apa yang dilakukannya dibawah kendali pelaku. ”Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa agar tidak salah perlakuan terhadap mereka,” katanya. (idr/wan/lyn/far/jpg)
