Pihaknya pun sedang mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di Medan, seperti gepeng dan orang gila ini. Termasuk upaya pendanaan dari pusat untuk membangun panti rehabilitasi di kota ini. Mengingat jumlah kaum marjinal yang ada di panti rehabilitasi, sudah over kapasitas.
“Kalau panti itu penuh mau dimana lagi kami tempatkan. Bahkan baru-baru ini juga, ada pasien 5 orang gila pas mau kita antar ke rumah sakit jiwa, pihak rumah sakit bilang sudah penuh. Ditambah lagi panti rehab yang di daerah Sicanang, seperti tidak beroperasi lagi sehingga menyulitkan kita menempatkan mereka-mereka ini dimana,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi mendukung upaya Dinsos menjemput anggaran ke pemerintah pusat terkait pembangunan panti sosial atau panti rehabilitasi di Kota Medan. “Rencana itu sebenarnya sudah lama diusulkan, tapi tak pernah terealisasi. Setiap tahun harusnya kita upayakan agar program ini bisa terwujud,” katanya.(prn/ila)
Pihaknya pun sedang mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di Medan, seperti gepeng dan orang gila ini. Termasuk upaya pendanaan dari pusat untuk membangun panti rehabilitasi di kota ini. Mengingat jumlah kaum marjinal yang ada di panti rehabilitasi, sudah over kapasitas.
“Kalau panti itu penuh mau dimana lagi kami tempatkan. Bahkan baru-baru ini juga, ada pasien 5 orang gila pas mau kita antar ke rumah sakit jiwa, pihak rumah sakit bilang sudah penuh. Ditambah lagi panti rehab yang di daerah Sicanang, seperti tidak beroperasi lagi sehingga menyulitkan kita menempatkan mereka-mereka ini dimana,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi mendukung upaya Dinsos menjemput anggaran ke pemerintah pusat terkait pembangunan panti sosial atau panti rehabilitasi di Kota Medan. “Rencana itu sebenarnya sudah lama diusulkan, tapi tak pernah terealisasi. Setiap tahun harusnya kita upayakan agar program ini bisa terwujud,” katanya.(prn/ila)
