Utang Rp192 Miliar dan Rencana Kenaikan Tarif Air
MEDAN- Rencana kenaikan tarif air yang akan dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi pada April mendatang, menuai kritikan dari berbagai pihak. Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Elfenda Ananda kepada wartawan Sumut Pos, Senin (21/3), mengatakan, dengan rencana kenaikan tarif yang dilakukan Direksi PDAM Tirtanadi, bukan berarti sudah menunjukkan performa kinerja yang baik.
“Dalam perspektif publik, Direksi Tirtanadi yang baru ini belum menunjukkan performa yang baik. Jika dihubungkan ke persoalan utang ke Bank Dunia, ini juga menunjukkan tidak ada upaya keterbukaan,” tegas Elfenda.
Sebaiknya, sambung Elfenda, Direksi Tirtanadi membuka hasil audit terhadap jajaran Direksi Tirtanadi lama kepada publik, untuk mengetahui keberadaan dan progress atau perkembangan dari utang sebesar Rp192 miliar kepada Bank Dunia tersebut. Setelah hasil audit itu diberitahukan kepada khalayak, kemudian barulah Direksi Tirtanadi tersebut bisa menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan.
“Kenapa sampai timbul beban utang sebesar itu. Berarti ini ada yang salah. Ada ketidakterbukaan dari pihak manejemen, baik itu manajemen pelayanan, menajemen keuangan dan sebagainya,” tambahnya.
Selain itu, apa yang terjadi dengan Tirtanadi ini juga menandakan bentuk kinerja dan komunikasi yang buruk dengan pihak Tirtanadi di kabupaten/kota. “Seharusnya lagi, yang namanya pinjaman bisa diprediksi sampai kapan bisa dilunasi. Tapi, saat ini menjadi keluhan. Inikan aneh. Logika dasarnya, Tuhan memberikan air itu secara gratis. Tirtanadi lah yang mengelolanya. Dengan keberadaan utang itu, berarti Tirtanadi tidak pandai,” ungkapnya.
Kemudian lagi, persoalan yang menerpa PDAM Tirtanadi juga tidak terlepas dari peran serta orang-orang partai politik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda Provsu) Rahmatsyah yang ditanyai mengenai rencana PDAM Tirtanadi akan menaikan tarif air mengaku, tidak mengetahui rencana itu. “Belum ada laporan ke saya. Kalau sudah ada, pasti akan saya laporkan dan bawa ke Gubsu,” katanya.
Bagaimana dengan keberadaan utang yang membelenggu Tirtanadi? Mengenai hal itu, Rahmatsyah tidak bersedia mengomentarinya. “Saya tidak mengetahu hal itu. Lebih baiknya kepada direktur utamanya saja,” tutupnya.(ari)
