MEDAN – Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi apalagi kepada anak-anak usia 1-5 tahun. Sebelum anak tersebut memasuki dunia pendidikan yang sebenarnya, anak-anak diberikan pendidikan pra sekolah agar ketika ia memasuki usia sekolah lebih mudah memahami pelajaran.
PAUD didirikan atas inisiatif masyarakat sekitar, dan disarankan kepada Kantor Kelurahan memiliki sekolah PAUD agar bisa membantu masyarakat kurang mampu yang ada disekitarnya.
“ PAUD itu murni swasta, jika pihak Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan bantuan bukan merupakan kewajiban akan tetapi hanya bersifat bantuan, “ ujar Lani Kepala Seksi Kurikulum PAUD & PNFI Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Sumut Pos saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (21/3).
Untuk bantuan insentif kepada guru-guru PAUD juga merupakan tangung jawab dari Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Him paudi Pemprovsu). Pihak Himpaudi Pemprovsu yang menetukan guru-guru yang mana saja yang berhak menerima insentif.
“ Dinas Pendidikan Medan hanya memberikan data kepada Himpaudi Pemprovsu, dan pihak Him paudi Pemprovsu juga yang mencairkan uang insentifnya langsung ke rekening guru. Himpaudi Pemprovsu hanya memberikan SK kepada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk diteruskan kepada guru yang mendapatkan uang insentif, “ aku Aziriani Harsah Kepala Seksi Tenaga Teknis PAUD & PNFI.
Untuk guru yang berhak menerima insentif dari Himpaudi Sumut merupakan guru PAUD yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidikan & Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun, memiliki peserta didik minimal 15 orang dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“ Bulan Maret ini sudah kita ajukan 800 guru PAUD agar bisa mendapatkan insentif. Akan tetapi dari 800 guru PAUD yang diajukan hanya 83 guru PAUD yang mendapatkan dana insentif senilai Rp2 juta rupiah dan dipotong pajak. Uang insentif dicairkan biasanya pada bulan Oktober, karena uang insntif itu diberikan untuk satu tahun, “ ungkapnya mengakhiri. (mag-8)
