Besok Tamsil Linrung Lantik Pengurus DPW PNTI Sumut
MEDAN-Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW PNTI) Sumut rencananya akan dilantik di Hotel Madani Medan Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu besok (23/5). Pelantikan DPW PNTI Sumut ini langsung dihadiri Ketua DPP PNTI Tamsil Linrung, serta Direktorat Jenderal Perikanan RI, Maroto.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPW PTNI Sumut Sangkot Sirait, S,Sos, didampingi Sekretaris, Benny Hidayat Pane, Ketua Panitia Pelantikan Ir T Alexander Fasha dan Sekretaris, Ir Azmi A Majid.
“ Saat ini sudah 6 DPD PNTI se Sumut terbentuk, diantaranya Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Medan.PNTI,” kata Sangkot.
Menurutnya, terbentukanya DPD PNTI itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002 yang didirikan menteri Perikanan dan Kelautan pada waktu itu Rokhmin Dahuri.
Lebih lanjut dikatakan Sangkot Sirait, dibentuknya kembali PNTI ini, dikarenakan kepengurusan yang lama sudah tidak aktif lagi.Untuk itu PNTI di Sumut kembali dihidupkan.
“ Visi dan misi PNTI ini memperjuangankan hak-hak nelayan tradisional dan buruh nelayan dari pukat trawl dan juga ketidak berpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional,yang selama ini dinilai berpihak pada cukong-cukong yang bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu,” tegas Sangkot.
Selain itu tugas pokok PNTI ini nantinya untuk memediasi program pemerintah dengan nelayan tradisional, karena selama ini nelayan tradisional hanya dimanfaatkan oknum untuk kepentingan individu dan tidak pernah menyampaikan aspirasi nelayan.
“ Inilah tugas dan pokok visi kami yang akan melakukan kontrol sosial pada pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pada nelayan tradisional yang tidak pernah dinikmati mereka samasekali.Kita juga akan melakukan investigasi dan akan melakukan berkoordinasi pada DPP untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok ini,” tegas Sangkot.
Sangkot juga menjelaskan, bahwa Ketua DPP PNTI Tamsil Linrung itu merupakan Wakil Ketua Panita Anggara (Panggar) DPR-RI. “ Nah, saat ini sudah ada zona penangkapan ikan laut internasional.Namun nelayan tradisional tidak bisa menangkap ikan.Dengan adanya PNTI ini mudah-mudah kita akan melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah, terutama menyangkut masalah nelayan yang ditangkap di luar negeri,” tegasnya.(rud)
