Sejumlah Penyeberangan Dikelola Pemda Kurang Aman    

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan bahwa tragedi KM Sinar Bangun merupakan gunung es dari tidak amannya sektor penyeberangan. Dia menilai, tidak berfungsinya syahbandar sebagai penguasa pelabuhan menjadi pemicu kecelakaan tersebut.

Syahbandar mengizinkan kapal dengan kapasitas muat 40 orang tetapi bisa diisi 200-an orang. ”Pemerintah wajib mengevaluasi total keberadaan syahbandar, yang sangat mungkin ada patgulipat dengan pemilik kapal dan atau nakhoda. Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” kata Tulus kemarin (21/9).

Menurut Tulus, patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalau pun ada, hanyalah manifes abal-abal. Padahal, manifes kapal menjadi prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan bahwa Kemenhub tidak boleh lalai dalam pembinaan terhadap pemda-pemda yang mengelola angkutan penyeberangan. ”Pemda belum serius menata transportasi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan,” katanya.

Menurut Djoko selama ini pemda lebih urus dan peduli dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha angkutan perairan. Padahal, standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan telah diatur dalam PM 25 tahun 2015. Di situ sudah diatur segala hal menyangkut pengaturan SDM, sarana dan lingkungan. ”SDM yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan dan pengawas alur,” jelasnya.

Menurut Djoko, jika memang kemampuan APBD dan SDM Pemda belum memadai, Kemenhub perlu mengintervensi. Tidak hanya itu, Kemenhub harus segera melakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. ”Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang kelola transportasi perairan yang lebih profesional,” jelasnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui bahwa angkutan penyeberangan yang dikelola pemda banyak yang belum maju. Hal tersebut karena Pemda terkadang hanya berorientasi pada PAD.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan bahwa tragedi KM Sinar Bangun merupakan gunung es dari tidak amannya sektor penyeberangan. Dia menilai, tidak berfungsinya syahbandar sebagai penguasa pelabuhan menjadi pemicu kecelakaan tersebut.

Syahbandar mengizinkan kapal dengan kapasitas muat 40 orang tetapi bisa diisi 200-an orang. ”Pemerintah wajib mengevaluasi total keberadaan syahbandar, yang sangat mungkin ada patgulipat dengan pemilik kapal dan atau nakhoda. Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” kata Tulus kemarin (21/9).

Menurut Tulus, patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalau pun ada, hanyalah manifes abal-abal. Padahal, manifes kapal menjadi prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan bahwa Kemenhub tidak boleh lalai dalam pembinaan terhadap pemda-pemda yang mengelola angkutan penyeberangan. ”Pemda belum serius menata transportasi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan,” katanya.

Menurut Djoko selama ini pemda lebih urus dan peduli dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha angkutan perairan. Padahal, standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan telah diatur dalam PM 25 tahun 2015. Di situ sudah diatur segala hal menyangkut pengaturan SDM, sarana dan lingkungan. ”SDM yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan dan pengawas alur,” jelasnya.

Menurut Djoko, jika memang kemampuan APBD dan SDM Pemda belum memadai, Kemenhub perlu mengintervensi. Tidak hanya itu, Kemenhub harus segera melakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. ”Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang kelola transportasi perairan yang lebih profesional,” jelasnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui bahwa angkutan penyeberangan yang dikelola pemda banyak yang belum maju. Hal tersebut karena Pemda terkadang hanya berorientasi pada PAD.