Dia menjelaskan, ada beberapa mekanisme yang ditetapkan untuk memberangus para pihak-pihak nakal tersebut. Pertama, dari aduan yang masuk akan dipelajari guna memastikan itu bukan sentimen pribadi. Bila ada kasus spesifik, maka akan dilakukan forum grup discussion untuk menentukan langkah selanjutnya.
”Kita juga akan lakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat situasinya,” papar pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu.
Kerja satgas, kata dia, tak terpaku pada laporan masyarakat saja. Operasi undercover tetap dijalankan.Apalagi, usai peristiwa operasi tangkap tangan dan pembentukan satgas. Bisa dipastikan banyak oknum yang tiarap untuk sementara dan menunggu situasi kembali reda.
Wakil Ketua Satgas operasi pemberantasan pungli Kemenhub Cris Kuntadi menambahkan, masyarakat dan pengusaha dihimbau aktif melaporkan bila mengalami atau menjumpai aksi pungli di ranah perhubungan. Mereka bisa melapor melalui simadu.dephub.co.id, twitter @lapor1708 atau melalui laman yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia corruption watch (ICW).
Cris menjamin seluruh data dan layanan pelapor dilindungi. Pelapor tidak dirugikan dengan upaya yang dilakukan. ”Seperti yang di simadu. Kami berikan kode khusus untuk pelapor. Sehingga, hanya bisa diakses pelapor. Mereka pun dapat memantau perkembangan kasus yang dilaporkan,” tuturnya.
Namun, menurutnya, hingga kini laporan yang masuk masih masih minim data. Sehingga, sulit ditindaklanjuti.
Sugihardjo pun kembali mewanti-wanti agar semua oknum itu menghentikan aksinya. Bila tidak, kemenhub tak kan segan-segan memberikan sanksi. ”kita lihat pelanggarannya. Bisa kita beri sanksi admisitratif dalam bentuk demosi. Bila pelanggaran dengan bukti kuat maka lansgung diteruskan ke aparat penegak hukum,” paparnya.
Selain langsung memberangus para oknum pungli, satgas turut merekomendasikan agar ada upaya pencegahan. Salah satunya, dengan penyederhanaan proses perizinan atau deregulasi. Dengan begitu, perizinan semakin mudah. Sehingga, pungli dan semacamnya bisa diminimalisir. ”Yang dikaji kembali itu pengurusan yang sifatnya monopoli. Karena kalau ada praktik monopoli ini pasti ada celah untuk itu (pungli),” ujarnya.
Pemberantasan pungli merupakan salah satu dari lima fokus reformasi hukum nasional pada kebijakan hukum tahap pertama. Pada tahap satu, selain pemberantasan pungli dan suap, pemerintah juga akan fokus pada pemberantasan penyelundupan. Kemudian, percepatan layanan SIM, STNK, SKCK, dan BPKB. Selain itu, ada program relokasi lapas dan perbaikan layanan paten, merk, dan desain.
Reformasi hukum nasional menyasar tujuh sektor yakni pelayanan publik, penanganan kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. ’’Dari tujuh sektor akan ada 35 turunan program reformasi hukum yang akan digulirkan secara bertahap,’’ terang Wiranto.
Dia menjelaskan, terdapat tiga ruang lingkup reformasi hukum yang disasar pemerintah dalam reformasi hukum, yakni penataan regulasi, pembenahan lembaga, serta pembangunan budaya hukum. Tujuan dari reformasi hukum nasional adalah memulihkan kepercayaan publik dan memberikan keadilan serta kepastian hukum.
Selain itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur menyatakan pihaknya berkomitmen menutup setiap celah pungli bagi setiap PNS di kantor-kantor pelayanan publik. mereka tidak akan diberi peluang untuk menarik tarif sekecil apapun di luar ketentuan. Karena itu, pemberlakukan sistem online dalam pelayanan publik sangat penting.
“Dengan begitu tidak boleh lagi ada persentuhan antara pengurus ijin dengan pejabat yang memberikan ijin. Karena sudah ada mekanisme sistem online yang sudah berjalan. Jadi tidak lagi harus menghadap dulu baru keluarkan ijin,” kata Asman di Kemenkopolhukam, kemarin. (byu/mia/dod/jpg)
Saber Pungli
Nama Tim: Sapu Bersih Pungutan Liar
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016
Susunan Organisasi
Penanggungjawab: Menkopolhukam Wiranto
Ketua Pelaksana: Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno
Wakil Ketua Pelaksana I: Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih (Plt)
Wakil Ketua Pelaksana II Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan Widyo Pramono
Unsur Anggota:
Polri
Kejaksaan Agung
Kemendagri
Kemenkum HAM
PPATK
Ombudsman
BIN
POM TNI
Langkah awal
Siapkan layanan pengaduan (target sepekan)
Rekrutmen anggota
Koordinasi K/L untuk membentuk atau memperkuat pengawas internal
Layanan Pengaduan
Website saberpungli.id
SMS 1193
Call center 193
