Perusakan, pencurian komponen, hingga aksi vandalisme terhadap fasilitas umum masih menjadi persoalan di Kota Medan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang menilai pembangunan infrastruktur harus diiringi kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat aset milik bersama.
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan” yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/2026).
FGD dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Kepala Brida Kota Medan Benny Iskandar. Forum ini menghadirkan Guru Besar sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Hamdani Harahap, serta Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2D) atau Penindakan Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu. Diskusi dimoderatori Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan, Adlan, dan diikuti perwakilan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Benny menegaskan, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, taman yang ditata, maupun penerangan jalan yang dipasang. Fasilitas tersebut harus dirawat agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, masih terjadinya perusakan dan pencurian komponen fasilitas umum menunjukkan perlunya penguatan kesadaran sosial serta rasa memiliki terhadap lingkungan perkotaan.
“Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?” ujar Benny, mengajak peserta melihat pembangunan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga perilaku dan tanggung jawab masyarakat.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga ketertiban. Akan tetapi, pemerintah tidak mungkin mengawasi seluruh sudut kota tanpa dukungan masyarakat.
Karena itu, keterlibatan warga perlu diperkuat melalui kebiasaan sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, mengingatkan sesama dengan cara yang baik, melaporkan kerusakan kepada pihak terkait, serta mengikuti kegiatan gotong royong.
Benny juga menyoroti keresahan masyarakat terhadap gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan persoalan sosial lainnya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikaji hingga ke akar masalah agar penanganannya tidak sebatas merespons kejadian yang telah berlangsung.
“Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai,” ungkapnya.
Ia menegaskan, partisipasi masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal tetap menjadi kewenangan aparat terkait, sedangkan pemerintah harus memastikan pelayanan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas publik berjalan secara berkelanjutan.
“Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama,” jelasnya.
Benny menyebutkan, forum ini tidak sekadar menjadi tempat menyampaikan keluhan. Masukan yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy.
Hasil diskusi selanjutnya akan dikaji Brida dan dirumuskan dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait. Dengan demikian, upaya menjaga kota tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan.
Menurut Benny, pembangunan Kota Medan harus menyentuh dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang memadai perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, serta tanggung jawab bersama.“Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering,” tegasnya. (map/ila)
