Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi pembangunan Sumatera Utara (Sumut). Di tengah kebutuhan perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pembenahan sekolah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut didorong mencari sumber pembiayaan alternatif agar program prioritas masyarakat tidak terhambat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, menawarkan dua langkah strategis, yakni mengintensifkan lobi kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali alokasi TKD serta menjajaki pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI guna membiayai pembangunan infrastruktur prioritas.
Menurut Aswin, pengurangan TKD bukan sekadar persoalan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.
“Pengurangan TKD ini sungguh mengecewakan bagi masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang memerlukan perhatian, khususnya program-program yang efektif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (21/10/2026).
Ia meminta Pemprov Sumut memperkuat komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan peninjauan kembali alokasi transfer tersebut. Menurutnya, kebutuhan pembangunan daerah perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan anggaran nasional.
Aswin menilai Sumut memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit. Karena itu, ia berharap kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional turut diimbangi dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Selain memperjuangkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat, Aswin mendorong Pemprov Sumut mempertimbangkan pinjaman daerah melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
“Saya berpendapat bahwa skema ini layak dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan ketika APBD tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan prioritas,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan agar rencana pinjaman tidak diambil secara terburu-buru. Pemerintah harus menghitung secara cermat nilai pinjaman, suku bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan fiskal daerah, serta konsekuensinya terhadap APBD pada tahun-tahun mendatang.
Aswin menegaskan, pinjaman harus diarahkan pada proyek yang mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk mengejar realisasi anggaran.
Perbaikan jalan, misalnya, dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus distribusi hasil pertanian. Begitu pula peningkatan fasilitas kesehatan yang menunjang pelayanan publik dan pembenahan sekolah yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan generasi muda.
Dikatakannya, setiap proyek yang dibiayai melalui pinjaman harus memiliki sasaran dan manfaat yang terukur. Dengan begitu, pembiayaan tidak hanya menambah beban fiskal, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Aswin menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus menjadi bagian dari strategi menghadapi keterbatasan anggaran. Pemprov Sumut perlu mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta menggali potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Meski demikian, ia mengakui peningkatan PAD membutuhkan waktu dan belum tentu mampu menutup seluruh kekurangan anggaran akibat berkurangnya TKD. Karena itu, optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan upaya memperjuangkan alokasi transfer dan pengendalian belanja.
Aswin juga meminta Pemprov Sumut menyusun skala prioritas secara ketat. Efisiensi anggaran, menurutnya, harus dilakukan dengan tetap melindungi program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengibaratkan keterbatasan anggaran seperti selimut yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh. Ketika satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan lain berisiko tidak tertangani.
“Jika anggaran terus menyusut, itu ibarat menggunakan selimut yang tidak cukup lebar untuk menutupi seluruh badan. Saat satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain mungkin tidak tertangani, padahal kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik agar setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat maksimal. Program pembangunan perlu diseleksi berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus terus mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara terus meningkat,” pungkasnya. (map/ila)
