MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasangan suami istri (Pasutri), Amathus Sinaga (47) dan Rita Mariani br Panjaitan (42) menjadi korban penipuan pembuatan akta lahir palsu.
Penipuan dialami pasutri yang menetap di Maden Lama, Lorong Sinurat, Lingkungan 5, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, terungkap saat mendaftarkan kedua anaknya sekolah di Jakarta.
“Akta lahir itu atas nama anak saya, bernama Lambok Parulian Sinaga dan adiknya, Natalia Sinaga. Mereka berdua mau saya pindahkan sekolah di Jakarta. Setelah didaftarkan di Jakarta, pihak sekolah bilang akta lahir anak saya palsu,” ungkap Amathus Sinaga, Rabu (22/1).
Mendengar itu, ia pun kembali pulang ke Medan untuk mengecek akta lahir tersebut. Ia mendatangi Kantor Disdukcapil Kota Medan. Setelah dicek, ternyata benar akta lahir kedua anaknya palsu. Lantas, ia mencari orang yang membuat akta lahir tersebut.
“Akta lahir ini kami buat 5 tahun lalu, dulu ada yang datang ke rumah bermarga Hutapea. Ditawari ke istri saya buat akta lahir siap 2 hari dengan biaya Rp300 ribu untuk dua akta lahir. Istri saya memberikan berkas dan uang untuk diurus dengan si Hutapea itu,” cerita bapak anak dua ini dibenarkan istrinya.
Merasa kecewa karena ditipu, Amathus Sinaga bersama istrinya mendatangi rumah Hutapea di Martubung untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, Hutapea lepas tangan atas pembuatan akta lahir palsu tersebut.
“Kami sudah bolak balik ke rumahnya, tapi dia (Hutapea) selalu menghindar. Gara-gara dia, anak saya tidak jadi sekolah di Jakarta. Kami rencana mau buat laporan ke polisi, karena diarahkan dari Dinas Dukcapil untuk melapor ke polisi,” tegas Amathus Sinaga yang rencana akan membuat laporan.
Ditanya siapa si Hutapea, Amathus Sinaga mengaku warga biasa bukan pegawai di pemerintahan. “Yang kami tahu dia itu jualan. Mungkin sudah begini pekerjaannya, takutnya ada korban lain selain kami,” bebernya.
Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mendengar warganya ada ditipu pembuatan akta lahir palsu terkejut. Ia meminta agar warga yang ditipu untuk melapor ke pihak berwajib.
“Segera buat laporan, biar tidak ada korban lainnya. Kita himbau kepada masyarakat untuk mengurus administrasi pendudukan melalui prosedur kepling dan lurah. Jangan percaya dengan oknum calo atau yang mengaku petugas dari kelurahan atau kecamatan,” himbau Ahmad. (fac/ila)
