ALIANSI Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) menitipkan aspirasi yayasan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk dapat mewujudkan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045.
Aspirasi ini disampaikan dari Medan oleh Ketua Pembina Apperti Prof Dr H M Budi Djatmiko MSi MEI pada acara Apperti Sumut di Hotel Le Polonia Medan, Sabtu (18/5). Kegiatan ini dihadiri ketua yayasan, rektor, direktur dan ketua perguruan tinggi se-Sumut. Turut hadir Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dan Dirjen AHU Kemenkumham.
”Anak didik ibarat biji yang sedang ditanam di media tanah (sekolah). Bagus tanaman tersebut, kelak sangat tergantung pada petani dan rekayasanya meliputi pemerintah, yayasan, rektor, dosen, sistem dan fasilitas,” urainya.
Prof Dr H M Budi Djatmiko MSi MEI mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa tetap kokoh berdiri meskipun jadi negara yang kaya raya.
Menurut dia, sepuluh negara sudah bubar yakni Austro-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Tibet, Republik Persatuan Arab, Sikkim, Vietnam Selatan, Jerman Timur, Uni Soviet, Cekoslovakia dan Yugoslavia.
Ketua Pembina Apperti menggarisbawahi kita harus bangga dan cinta NKRI antara lain karena memiliki 17.395 pulau, 9.905 garis pantai, 7,9 juta km2 laut, 1.340 suku bangsa, 720 bahasa daerah dan 273,5 juta penduduk.
Demikian pula dengan sebaran bahan tambang batubara, emas, nikel, pasir besi, bauksit, tembaga, potensi pariwisata dan potensi laut.
Bagaimana agar yang sudah dimiliki akan tetap dimiliki? Bahkan mampu dikembangkan? Prof Dr H M Budi Djatmiko MSi MEI meminta agar kekayaan bangsa harus dirawat, dibela, dikembangkan, dimanfaatkan, dibingkai, dipoles, disyukuri, dipelihara dan disayang. ”Melalui pendidikan yang bermutu dan bahagia,” tegasnya.
Ketua Pembina Apperti mengurai 15 faktor atau pekerjaan rumah yang harus diperbaiki agar Indonesia tetap bertahan. Diantaranya indeks korupsi, penegakan keadilan serta pencegahan dan penegakan hukum.
”Indonesia yang begitu luas harus mampu dihubungkan dengan teknologi digital sehingga mempermudah segala pekerjaan dengan efisien dan efektif,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini Prof Dr H M Budi Djatmiko MSi MEI juga mengusulkan delapan hal pada pemerintah Prabowo-Gibran. Diantaranya pembebasan pajak pada yayasan atau badan penyelenggara pendidikan untuk pajak PPn, PPh serta pajak bumi dan bangunan. Kemudian diberikan kemudahan dalam kredit bank dan diberikan besaran bunga yang ringan.
Aspirasi berikut adalah disederhanakan pembukaan program studi baru serta diberikan konsesi tanah pemerintah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan atau menambah pemasukan membantu keuangan yayasan.
Ketua Pembina Apperti juga mengusulkan agar pemerintah memberikan kewajiban perusahaan multinasional mengeluarkan dana CSR untuk dana pendidikan. Selanjutnya sosialisasi superdeduction tax (pengurangan pajak) bagi perusahaan yang mengeluarkan dana untuk beasiswa, riset dan praktik kerja lapangan.
”Apperti juga mengusulkan kenaikan jumlah dosen yang mendapatkan sertifikasi dan kenaikan besaran dana sertifikasi,” katanya.
Kemudian, lanjut Prof Dr H M Budi Djatmiko MSi MEI, pembuatan perjanjian kontrak beasiswa antara pemerintah dengan yayasan. Hal ini agar penugasan dosen, tetap pada kampus yang menaungi. Tidak berpindah ke kampus lain. (dmp)
