SUMUTPOS.CO – CALON Gubernur Sumut Nomor urut 1, Edy Rahmayadi Edy mengajak masyarakat untuk ikut aktif dan mengawasi pelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018. Sebab, dalam situasi seperti ini, semua harus turun mengawal. “Jangan kita lepas begitu saja, tapi kita awasi. Setelah mencoblos, mari kita kawal suara itu di TPS hingga KPU,” imbaunya, Jumat (22/6).
Tak hanya itu, Edy juga menyatakan pentingnya netralitas aparat pemerintah dalam berdemokrasi. Sebab, esensi demokrasi adalah fairplay. Sebab, Mantan Pangkostrad itu merasakan ada proses demokrasi yang tidak dijalankan secara benar dalam proses Pilgubsu 2018.”Esensi demokrasi adalah fairplay. Sangat disesalkan ada aparat pemerintah yang harusnya mengawal demokrasi justru sebaliknya, menghancurkan demokrasi tersebut. Itu artinya juga menghancurkan berjalannya kehidupan pembangunan di NKRI,” kata Edy Rahmayadi.
Sebagai mantan tentara dengan jabatan terakhir Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), ucapan Edy soal indikasi ketidaknetralan ini, tidak bisa dipandang sebelah mata.”Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang seharusnya mengawal demokrasi dan pembangunan. Kami mengetahui itu secara terang dan jelas,” kata Edy.
Edy mengingatkan agar semua pihak menjunjung tinggi demokrasi, UU dan nilai nilai agama dalam proses suksesi kepemimpinan di Sumut. “Pemimpin yang berkualitas, lahir dari proses yang berintegritas. Jangan berharap janji politik tentang pemerintahan bersih terwujud, jika dalam prosesnya tidak benar,” katanya.(rel)
SUMUTPOS.CO – CALON Gubernur Sumut Nomor urut 1, Edy Rahmayadi Edy mengajak masyarakat untuk ikut aktif dan mengawasi pelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018. Sebab, dalam situasi seperti ini, semua harus turun mengawal. “Jangan kita lepas begitu saja, tapi kita awasi. Setelah mencoblos, mari kita kawal suara itu di TPS hingga KPU,” imbaunya, Jumat (22/6).
Tak hanya itu, Edy juga menyatakan pentingnya netralitas aparat pemerintah dalam berdemokrasi. Sebab, esensi demokrasi adalah fairplay. Sebab, Mantan Pangkostrad itu merasakan ada proses demokrasi yang tidak dijalankan secara benar dalam proses Pilgubsu 2018.”Esensi demokrasi adalah fairplay. Sangat disesalkan ada aparat pemerintah yang harusnya mengawal demokrasi justru sebaliknya, menghancurkan demokrasi tersebut. Itu artinya juga menghancurkan berjalannya kehidupan pembangunan di NKRI,” kata Edy Rahmayadi.
Sebagai mantan tentara dengan jabatan terakhir Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), ucapan Edy soal indikasi ketidaknetralan ini, tidak bisa dipandang sebelah mata.”Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang seharusnya mengawal demokrasi dan pembangunan. Kami mengetahui itu secara terang dan jelas,” kata Edy.
Edy mengingatkan agar semua pihak menjunjung tinggi demokrasi, UU dan nilai nilai agama dalam proses suksesi kepemimpinan di Sumut. “Pemimpin yang berkualitas, lahir dari proses yang berintegritas. Jangan berharap janji politik tentang pemerintahan bersih terwujud, jika dalam prosesnya tidak benar,” katanya.(rel)