MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial akan membagikan bantuan beras 10 Kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KMP) Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan beras ini sudah dibagikan secara nasional kepada masyarakat, sejak kemarin.
Namun untuk memaksimalkan penyaluran bantuan tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kepala Perum Bulog Divre Sumut, Arif Mandu dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menggelar rapat penyaluran bantuan beras PPKM secara virtual, Kamis (22/7). Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, kegiatan ini tidak boleh terhenti apalagi di tengah kondisi Covid-19 saat ini.
Sebab, daerah memerlukan perhatian khusus. Edy Rahmayadi juga berpesan agar pembagian beras ini dapat diserahkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. “Karena itu, mari sama-sama kita menanganinya dengan benar,” pesan Edy.
Sementara, Kepala Perum Bulog Divre Sumut, Arif Mandu menjelaskan, Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyediakan beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat PKH dan 10 juta bagi Keluarga Penerima Manfaat BST, sehingga totalnya sebanyak 20 juta KPM secara Nasional.
Dari 20 juta KPM PKH dan BST, Arif Mandu menyebutkan, untuk Provinsi Sumut penerima KPM sebanyak 952.531. Dimana setiap KPM menerima 10 Kg beras.
Dengan begitu total pagu di Provinsi Sumut sebanyak 9.525.310 kg beras. “Kita berharap bantuan beras ini dapat membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan beras selama PPKM berlangsung,” harapnya.
Menyikapi ini, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas program bantuan beras PPKM Darurat ini. Aulia berharap. bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat kota Medan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. “Semoga bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat membantu masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan,” harap Aulia.
BLT untuk PKL dan Pekerja
Sementara, saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Kamis (22/7) siang, Aulia Rachman juga menyambut positif rencana pemerintah pusat melalui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, khusus bagi masyarakat yang wilayahnya masuk ke dalam PPKM Level 4. “Itu sangat membantu masyarakat kita. Tapi kalau bantuan itu sendiri datangnya dari Pemko Medan (APBD), tak cukup anggaran kita untuk menampung semua kebutuhan itu,” katanya.
Namun begitu, sebut Aulia, Pemko Medan siap memberikan data terbaru untuk dipergunakan pemerintah pusat dalam hal penyaluran bantuan yang dimaksud. Pihaknya tidak ingin terjadi tumpang tindih data, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan bantuan tersebut.
Terlebih lagi, saat ini Kota Medan masuk ke dalam PPKM Level 4. Sektor ekonomi paling terkena dampak dari penerapan kebijakan itu. “Intinya, kami (Pemko Medan) siap melaksanakan instruksi pemerintah pusat,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah pusat berencana memberikan bantuan kepada setiap PKL sebesar Rp1,2 juta selama diberlakukannya PPKM Level 4 di wilayah mereka. Begitu juga para pekerja non esensial, akan mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta. Namun dengan catatan, harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan menerima upah di bawah Rp3,5 juta.(map)
