Website Pemprovsu yang data-data alamat kantor dan SKPD pejabatnya, tidak updating.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sumut, Zulkifli Taufik mengatakan, website yang dikelola pihaknya memang sudah tidak pernah dibuka atau aktif sejak pimpinan instansi yang lalu bermasalah hukum. Faktor kedua yakni operator pengelola website pindah tugas ke satuan kerja lain.
Namun berdasarkan informasi, bahwa dalam waktu dekat, perbaikan akan dilakukan.
“Info dari sekretaris, itu sudah kita lakukan pembahasan untuk perbaikan website. Memang sejak ada masalah di pimpinan yang lalu, tidak pernah lagi dibuka, sejak (awal) 2016 lalu. Tetapi dalam waktu dekat itu akan diperbaiki kembali,” ujar Zul.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Harlen Purba saat akan dikonfirmasi terkait keberadaan website lembaganya, tidak dapat dihubungi. Termasuk Kepala Dinas Bina Marga Effendi Pohan juga tidak bisa dihubungi. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat.
Anggota DPRD Sumut Rony Reinaldo Situmorang mengatakan keberadaan website milik Pemprov Sumut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi penting seputar kegiatan, jadwal, produk serta hal lainnya.
“harusnya itu menjadi perhatian pemerintah. Apalagi kalau anggarannya ternyata ada. Kita minta pemerintah melihat itu penting,” katanya.
Terlebih lagi, saat laman website di masing-masing struktur organisasi di jajaran Pemprov Sumut di tampilkan dalam sub menu website www.sumutprov.go.id, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari sejumlah dinas khususnya yang kerjanya berkaitan langsung dengan kebutuhan publik seperti Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM. (bal/jie)
Website Pemprovsu yang data-data alamat kantor dan SKPD pejabatnya, tidak updating.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sumut, Zulkifli Taufik mengatakan, website yang dikelola pihaknya memang sudah tidak pernah dibuka atau aktif sejak pimpinan instansi yang lalu bermasalah hukum. Faktor kedua yakni operator pengelola website pindah tugas ke satuan kerja lain.
Namun berdasarkan informasi, bahwa dalam waktu dekat, perbaikan akan dilakukan.
“Info dari sekretaris, itu sudah kita lakukan pembahasan untuk perbaikan website. Memang sejak ada masalah di pimpinan yang lalu, tidak pernah lagi dibuka, sejak (awal) 2016 lalu. Tetapi dalam waktu dekat itu akan diperbaiki kembali,” ujar Zul.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Harlen Purba saat akan dikonfirmasi terkait keberadaan website lembaganya, tidak dapat dihubungi. Termasuk Kepala Dinas Bina Marga Effendi Pohan juga tidak bisa dihubungi. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat.
Anggota DPRD Sumut Rony Reinaldo Situmorang mengatakan keberadaan website milik Pemprov Sumut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi penting seputar kegiatan, jadwal, produk serta hal lainnya.
“harusnya itu menjadi perhatian pemerintah. Apalagi kalau anggarannya ternyata ada. Kita minta pemerintah melihat itu penting,” katanya.
Terlebih lagi, saat laman website di masing-masing struktur organisasi di jajaran Pemprov Sumut di tampilkan dalam sub menu website www.sumutprov.go.id, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari sejumlah dinas khususnya yang kerjanya berkaitan langsung dengan kebutuhan publik seperti Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM. (bal/jie)
