MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, M Afri Rizki Lubis, meminta penerima program bedah rumah tepat sasaran. Penerimanya harus benar-benar warga yang tidak mampu dan berhak menerimanyan
“Jangan sampai tidak tepat sasaran, sehingga merugikan warga yang seharusnya berhak penerima. Jadi harus adil. Jangan pilih kasih dan kepentingan tertentu,” ujar Rizki saat menggelar reses kedua, Minggu siang (22/12), di Jalan Subur I, Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia.
Hal tersebut dikemukakan politisi muda Partai Golkar itu, menyahuti keluhan warga yang merasa ada ketidaktepatan sasaran penerima program bedah rumah tersebut. “Kita sangat menyesali jika yang menerima program tersebut justru dari kalangan lebih mampu, hanya dikarenakan faktor kedekatan dengan oknum aparatur. Jangan sampai terjadi ketidakadilan,” tegas Rizki.
Di sisi lain, Rizki juga meminta peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah, terutama Kepling dan Lurah maupun, sehingga hak-hak dan kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik.
Terlihat hadir dalam reses yang juga dihadiri sekitar 300 orang itu, antara lain Kabag Agama Penko Medan, Adlan, perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rendra DP Lbs, perwakilan BPJS Kota Medan M. Budi SR, dan Lurah Sari Rejo, Nurainun.
Dalam reses itu keluhan warga masih terkait pelayanan publik soal BPJS, KTP, dan masalah infrastruktur soal jalan rusak dan drainase, serta soal pengelolaan sampah.
Pindah Program BPJS
Sebelumnya, Kamis siang (19/12), Rizki juga telah melaksanakan reses pertama di Jalan Karya Tani, Medan Johor. Reses ini juga dihadiri sekitar 300 orang lebih. Saat reses itu, perwakilan PBJS Medan, Dimas, mengatakan masyarakat yang tidak mampu membayar premi BPJS Kesehatan (mandiri), dapat mengajukan pindah ke program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dengan catatan melunasi tunggakan tagihan preminya.
“Tunggakan tagihan hanya dibayar dua tahun, meski tunggakannya lebih dari dua tahun,” ujar perwakilan BPJS Medan, Dimas, menjawab keluhan Yanti, warga Jalan Karya Wisata, Medan Johor.
Wiwik Lubis, warga lainnya, mempertanyakan soal penanggulangan narkoba. “Kami mohon supaya permasalahan ini menjadi perhatiansehingga tidak ada peredaran narkoba di sini,” katanya.
Keluhan lain disampaikan Ratna Kumala, warga Jalan Karya Tani Lorong Muslimin. Dirinya mengaku pening memikirkan biaya anaknya sekolah di sekolah aliyah negeri. “Uang komite sekolah bayar Rp 2 juta, uang buku Rp1,6 juta. Belum lagi uang buku. Sepertinya lebih mahal daripada di sekolah swasta,” ujar Ratna, seraya menambahkan kerja suaminya hanya driver ojol.
Soal narkoba, menurut Ketua Fraksi Golkar itu, solusinya adalah mengajak orangtua berkomunikasi dengan anak, serta memberikan pencerahan tentang bahaya narkoba. “Terutama dengan menguatkan ajaran agama. Misalnya mengajak dari dini mengaji sehingga mereka terhindar dari masalah narkoba,” kata Rizki, yang juga Ketua Komisi III.
Soal biaya sekolah yang mahal, lanjut Rizki, pihaknya nanti akan berkordinasi dengan Pemko atau Dinas Pendidikan. “Semua permasalahan ini akan kita diskusikan dan sampaikan pada sidang paripurna dewan,” ujarnya.
Warga lainnya, Inong, soal parit di Jalan Karya Tani yang tersumbat, Lurah Pangkalan Mansyur, Medan Johor, meminta kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan parit, dengan tidak membuang samah sembarangan. “Jadi, mari kita berkerjasama menjaga kebersihan lingkungan dan parit. Dan tegur saja orang yang membuang sanlmpah sembarangan, dan laporkan kepada saya atau Kepling,” kata Lurah. (adz)
