MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kurang maksimalnya pelayanan di Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, mendominasi keluhan yang disampaikan masyarakat pada reses I Anggota DPRD Kota Medan, Parlindungan Sipahutar, yang digelar di Hotel LJ, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu (21/12) siang. Banyak masyarakat mengeluhkan tentang karut-marutnya data penerima program bantuan sosial dari pemerintah, seperti BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Seperti yang disampaikan Agustina, warga Medan Perjuangan. Beberapa bulan lalu, dirinya mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Awalnya dia sangat senang mendapatkan kartu tersebut. Harapannya, dengan kartu ini dia dapat mengambil uang bansos PKH, tarik tunai, menabung, maupun menebus BPNT menggunakan KKS yang juga berfungsi sebagai ATM.
Namun kegembiraannya mendadak berubah ketika dia ingin mengecek saldo KKS miliknya di Bank Rakyat Indonesia (BRI). “Saat saya cek ke BRI, ternyata isinya tidak ada alias saldonya Rp0. Saat saya tanya kepling, jawabannya tidak tahu. Lantas, ke mana dananya?” tanya Agustina di hadapan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Parlindungan Sipahutar. Turut hadir Kasi Identifikasi dari Dinas Sosial Emma Kemalasari, Kasi Trantib Kecamatan Medan Perjuangan, Saat Samosir dan lainnya.
Agustina berharap, ada penjelasan dari Dinas Sosial dan pihak Kecamatan Medan Perjuangan, ke mana uang bansos yang seharusnya menjadi haknya tersebut. Karenanya, dia berharap agar Parlindungan Sipahutar dapat memperjuangkannya, sehingga Agustina dan keluarganya dapat menerima manfaat dari program pemerintah tersebut.
Sementara Isma Bayu, warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, mengaku kecewa dengan pelayanan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial. Karena, sejak 2018 mengurus BPJS PBI namun hingga kini belum juga terealisasi. “Bahkan ada warga miskin yang sudah punya BPJS PBI, namun secara tiba-tiba dinonaktifkan kepesertaannya tanpa pemberitahuan. Mohon kami mendapat penjelasan dari Dinas Sosial,” pintanya.
Menyikapi ini, Emma Kemalasari selaku Kasi Identifikasi Dinas Sosial menjelaskan, pihaknya sudah pernah menanyakan persoalan saldo Rp0 ini ke pihak BRI. Namun jawaban pihak BRI saat itu, saldonya memang belum diisi.
“Kasus ini ini sudah kami laporkan ke BRI, tapi sampai sekarang belum ada solusinya. Karena ini kan dananya memang dari pusat. Nah, kami mengimbau kepada warga yang mengalami hal serupa agar meminta bantuan ke pendamping PKH di masing-masing kecamatan untuk mempertanyakan ini ke BRI,” beber Emma.
Menyikapi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, Emma mengakui kalau data yang ada pada pemerintah saat ini belum maksimal. “Banyaknya warga yg tak tertampung dalam BPJS Kesehatan PBI karena data kita memang belum bagus. Makanya perlu diverifikasi lagi data kita,” katanya.
Selain persoalan KKS dan BPJS Kesejatan PBI, masyarakat juga banyak menyampaikan keluhan soal pengecoran jalan gang, sampah yang menumpuk hingga berminggu-minggu, dan pelayanan publik lainnya hingga persoalan insentif bagi guru-guru honor yang hingga kini belum juga dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
Menyikapi banyaknya persoalan yg belum terselesaikan di Kota Medan, khususnya daerah pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, dan Medan Tembung ini, Parlindungan Sipahutar mengaku akan berupaya memperjuangkannya melalui lembaga legislatif. “Jika memang masalahnya ada di anggran, sampaikan kepada saya agar dapat diperjuangkan di DPRD,” katanya.
Segala persoalan yang muncul dalam reses kemarin, Parlindungan mengaku akan terus memantau perkembangannya. “Khususnya untuk persoalan KKS dan BPJS Kesehatan tadi, tolong Dinsos dan camat segera membantu. Pak Camat, tolong bantu warga konstituen saya ini. Agar apa yang menjadi harapan kita ke depan dapat terealisasi dengan baik,” tandasnya. (adz)
