Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam menangani keberadaan pengungsi luar negeri agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun potensi kriminalitas di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut Parlindungan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41, Kamis (23/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam pengelolaan pengungsi dan peningkatan layanan keimigrasian.
“Kita ingin penanganan pengungsi dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Regulasi dari pemerintah pusat harus disesuaikan dengan kondisi daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Bobby.
Bobby juga mendorong peran aktif lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam memastikan mobilitas pengungsi tetap terkendali serta tidak melanggar aturan wilayah.
Selain membahas isu pengungsi, Bobby menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk meningkatkan kualitas layanan imigrasi. Salah satu langkah yang didukung adalah pengembangan fasilitas layanan terpadu atau satu atap guna mempermudah akses masyarakat dan warga negara asing.
“Kami mendukung penuh penyediaan gedung layanan imigrasi yang representatif. Dengan sistem satu atap, pelayanan akan lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut Parlindungan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam penguatan tugas keimigrasian. Pihaknya terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah Sumut, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai langkah strategis.
“Kami terus melakukan mitigasi terhadap potensi persoalan orang asing, termasuk mempersiapkan rencana kunjungan menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program keimigrasian,” tegas Parlindungan.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga internasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara. (san/ila)
