Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara di kantor Kesbangpol Provsu berlangsung lancar, Senin (22/6). Kegiatan ini dihadiri tiga pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Silaturahim Boemipoetra Nusantara (DPP FSBN) yakni Brigjen TNI Purn. Edy Purwanto, MD La Ode dan Drs. Bunyan Saptono, M.A.
Hadir juga Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provsu Muhammad Andre Simatupang, Kompol Dr. Rudy Candra dari Polda Sumut, panitia Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Sumut yakni M Jamil Sipayung, S.H, M.H (ketua), HTM Hisyam, S.E (sekretaris) dan Heriyanto, S.Pd (bendahara) serta puluhan peserta Pra-Kongres.
Dari narasumber dan dialog kegiatan pra-kongres di kantor Kesbangpol Provsu ini dihasilkan rumusan rekomendasi untuk pelaksanaan Kongres Boemipoetra Nusantara yang dibacakan Ketua Panitia Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Sumut yakni M Jamil Sipayung, S.H, M.H.
Ia mengutarakan rekomendasi ini diharapkan dapat disampaikan ke pemerintah pusat. “Pertama, kami meminta pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kesempatan berusaha bagi rakyat penduduk asli Indonesia dengan memudahkan segala regulasi yang selama ini memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Kedua, lanjut M Jamil Sipayung, S.H, M.H, meminta pencabutan Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang larangan penggunaan istilah kata pribumi dan non-pribumi karena menghapus nilai-nilai patriotisme. “Ketiga, kami meminta agar pemerintah dan legislatif mengembalikan UUD 1945 pasal 6 ayat satu tentang presiden adalah orang Indonesia asli,” sebutnya.
Dengan kata lain, kata ketua Panitia Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Sumut, dikembalikan kepada UUD 1945 yang murni. “Keempat pribumi sebagai penguasa absolut dibidang ekonomi dan budaya harus terus menerus digelorakan dan menjadi satu keputusan dalam republik ini,” urainya.
Rekomendasi kelima adalah memberi kesempatan kepada pribumi dalam pengelolaan perekonomian. Tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok di negeri ini. “Keenam meminta kepada pemerintah untuk melindungi pribumi dari perbudakan terselubung yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu dalam hal ekonomi,” ujar M Jamil Sipayung, S.H, M.H.
Sedangkan rekomendasi ketujuh, lanjutnya, adalah mendukung Marsekal TNI Purn. Imam Sufaat sebagai ketua umum DPP FSBN tahun 2026-2031.
Sebelumnya Sekjen DPP FSBN MD La Ode menyampaikan paparan tentang trilogi pribumisme dan bela negara. Trilogi pribumisme di Indonesia berarti pribumi sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pribumi sebagai pemilik NKRI dan pribumi sebagai penguasa NKRI.
Penulis buku Trilogi Pribumisme Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia ini menyimpulkan bahwa negara wajib dibela karena
NKRI adalah hak milik pribumi nusantara. “Kedaulatan negara dan politik negara berlaku absolut kepada pribumi nusantara dan titik temu NKRI harga mati terletak pada pribumi nusantara sebagai orang Indonesia asli,” kata ahli politik etnisitas dan dosen Universitas Pertahanan Indonesia tersebut.
Drs. Bunyan Saptono, M.A yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Bulgaria mengungkapkan berbagai perjuangan bangsa Indonesia termasuk masyarakat Sumatera untuk kemerdekaan Indonesia. Penasehat SMSI ini juga berbagai penugasan saat menjadi diplomat. “Bumi Sumatera merupakan wilayah kaya dengan sumber daya alam dan perkebunan,” katanya.
Pengurus Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah dan MUI yang menangani komisi hubungan luar negeri ini menegaskan kehadiran FSBN untuk membela pribumi, termasuk mengembangkan kapasitas pribumi dalam bidang ekonomi. (dmp)
