MEDAN- Sumatera Utara secara umum dan Medan khususnya, telah berhasil menampilkan wajah keberhasilan pencapaian masyarakat yang sejahtera dalam keberagaman sosial dan budaya. “Ini merupakan salah satu tolok ukur dari konsep democracy that delivers (demokrasi yang memberikan manfaat),” ujar Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Artauli RMP Tobing, di Hotel Grand Aston, Sabtu (22/9) kemarin.
Artauli Tobing anggota Watimpres Bidang Hubungan Luar Negeri, hadir di Hotel Grand Aston Medan sebagai pembicara pada acara Forum Promosi dan Proyeksi Demokrasi Indonesia Bercermin pada Sumut yang Beragam, Sejahtera dan Harmonis yang digagas Pemerintah Propinsi bekerjasama dengan Pemko Medan.
Didampingi anggota Watimpres lainnya Bidang Hubungan Luar Negeri/ Internasional Hasan Wiarjuda, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, selaku pemapar tentang kondisi terkini Medan, Kepala Kesbangpol Linmas Drs H Eddy Sofian MAP sebagai moderator, Artauli menyampaikan apresiasi atas raihan Sumut mencapai kesejahteraan dalam keberagaman, dan kesejahteraan.
Artauli mengakui tiga pilar pembangunan Sumut yakni iklim kondusif, harmonisasi dan good governance membuat masyarakat dan pemerintahan lokal mampu membangun kehidupa sosial yang heterogen dan rukun damai. Tiga pilar tersebut merupakan pondasi untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen yang menjadi tombak terwujudnya masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur.
“Secara bersamaan dengan upaya di dalam negeri, Indonesia sebagai anggota masyarakat global, senantiasa berupaya untuk juga mempromosikan nilai-nilai demokrasi guna terciptanya masyarakat dunia yang lebih damai dan sejahtera. Upaya dari sisi hubungan luar negeri ini, juga untuk memproyeksikan demokrasi di Indonesia, yang lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya.
Artauli mengakui, dalam 14 tahun reformasi Indonesia yang demokratis, telah membuka jalur bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, secara aktif dalam menentukan arus dinamika politik dalam negeri. Namun, tidak dapat menafik bahwa demokrasi adalah suatu proses yang senantiasa mengalami perkembangan (a work in progress) dan memerlukan proses konsolidasi secara terus menerus.
“Tentunya negara yang menganut sistem demokrasi memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan dan aturan main (rules of the game) yang disepakati bersama dalam proses demokratisasi. Negara-negara maju di benua Amerika dan Eropa saja sampai saat ini, setelah ratusan tahun masih belajar mengenai penguatan dan pendalaman nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu Jhon Tafbu Ritonga, yang juga hadir sebagai pembicara juga menekankan tantangan Sumut yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pusat, atas keadilan pembangunan terutama dibidang infrastruktur yang masih tertinggal dan ini sudah dirasakan, Sumut kalah dibanding Sumsel atau Riau. Untuk itu disarankan agar pusat memberikan perhatian lebih signifikan kepada Sumut mengingat andil Sumut cukup besar dalam mewujudkan NKRI dan pembangunan nasional karena sumberdaya alam Sumut yang melimpah.(ari)
