Bukti Kegagalan Pemda
Menyikapi fakta banyaknya aparat pemda yang dilaporkan ke Satgas Saber Pungli, menunjukan kegagalan Pemda dalam memberikan pelayanan publik maksimal tanpa pungli. Hal itu, disampaikan Pengamatan Hukum Kota Medan, Muslim Muis kepada Sumut Pos, tadi malam. Dia menilai, harusnya ada upaya tegas dan memberikan efek jera.
“Kalau seperti ini, akan terus terjadi pungli di instansi pemerintah,” ujar Muslim Muis.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah pusat agar memberikan tindakkan tegas kepada oknum aparatur sipil negara (ASN), yang terlibat dan melakukan pungli untuk dipenjarakan segara dan diproses ke meja hijau di Pengadilan. “Upaya harus dilakukan secara maksimal. Setiap instansi pemerintah juga harus berkordinasi dengan tim saber pungli yang ada. Baik itu, Satgas Saber Pungli Kepolisian atau bentukan di masing-masing Pemda,” jelas Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (Puspha) ini.
Dengan ini, tim saber pungli harus dimaksimalkan untuk mengungkap dan membarantas segala tindakan pungli yang ada, termasuk di Sumut. Dengan tujuan, pemerintah di Sumut harus bebas dari Pungli dan pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat. “Jangan semua harus menggunakan uang. Ini harus segara dituntaskan sampai ke akar masalah oleh tim saber Pungli. Tim Saber pungli diperkuat lebih lagi baik kedepannya,” tandasnya. (syn/jpg/gus/adz)
Bukti Kegagalan Pemda
Menyikapi fakta banyaknya aparat pemda yang dilaporkan ke Satgas Saber Pungli, menunjukan kegagalan Pemda dalam memberikan pelayanan publik maksimal tanpa pungli. Hal itu, disampaikan Pengamatan Hukum Kota Medan, Muslim Muis kepada Sumut Pos, tadi malam. Dia menilai, harusnya ada upaya tegas dan memberikan efek jera.
“Kalau seperti ini, akan terus terjadi pungli di instansi pemerintah,” ujar Muslim Muis.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah pusat agar memberikan tindakkan tegas kepada oknum aparatur sipil negara (ASN), yang terlibat dan melakukan pungli untuk dipenjarakan segara dan diproses ke meja hijau di Pengadilan. “Upaya harus dilakukan secara maksimal. Setiap instansi pemerintah juga harus berkordinasi dengan tim saber pungli yang ada. Baik itu, Satgas Saber Pungli Kepolisian atau bentukan di masing-masing Pemda,” jelas Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (Puspha) ini.
Dengan ini, tim saber pungli harus dimaksimalkan untuk mengungkap dan membarantas segala tindakan pungli yang ada, termasuk di Sumut. Dengan tujuan, pemerintah di Sumut harus bebas dari Pungli dan pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat. “Jangan semua harus menggunakan uang. Ini harus segara dituntaskan sampai ke akar masalah oleh tim saber Pungli. Tim Saber pungli diperkuat lebih lagi baik kedepannya,” tandasnya. (syn/jpg/gus/adz)
