26.7 C
Medan
Sunday, May 12, 2024

Empat Bulan, 24.740 Laporan ke Satgas Saber Pungli

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
VONIS KASUS PUNGUTAN LIAR_Dua dari tiga terdakwa kasus pungutan liar yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Parlindungan Harahap (kiri) dan Edison Purba (kedua kiri) menyalami kerabat mereka seusai sidang dengan agenda putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/2). Tiga PNS Dinas Perhubungan Parlindungan Harahap, Edison Purba dan Hasan Basri divonis satu tahun penjara denda Rp10 juta subsider satu bulan kurungan terkait kasus pungutan liar di jembatan timbang Sibolangit, Deli Serdang, Sumut

SUMUTPOS.CO  – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sudah menerima 24.740 laporan. Itu mereka terima sejak kali pertama beroperasi, Oktober 2016 lalu sampai kemarin, Jumat (24/2). Dari angka tersebut, laporan terhadap tingkah laku aparat pemerintah daerah (pemda) paling dominan.

Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli Sri Wahyuningsih menjelaskan, beragaram laporan masuk ke Satgas Saber Pungli. Aparat pemda adalah yang paling banyak dilaporkan. ”Yang banyak (dilaporkan) memang pemda,” ungkap dia kepada Jawa Pos, kemarin.

Namun demikian, laporan tersebut tidak masuk kategori pungli skala besar. ”Laporannya kecil-kecil,” ujarnya.

Meski begitu, Satgas Saber Pungli tetap menindaklanjuti. Perempuan yang akrab dipanggil Sri itu menegaskan, pihaknya tidak peduli dengan besaran pungli yang dilaporkan. ”Berapapun nilainya kami tindak,” kata dia.

Komitmen itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, yang menjadi fokus Satgas Saber Pungli adalah tindakan melanggar aturan. Bukan besaran nilainya.

Sejak kali pertama bertugas, Satgas Saber Pungli sudah menindaklanjuti banyak laporan. Termasuk diantaranya pungli skala besar yang diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sampai saat ini, sambung Sri operasi tersebut masih berlanjut. ”Di daerah banyak OTT,” jelasnya. Karena itu, dia membantah tudingan Satgas Saber Pungli sudah mulai ompong.

Menurut dia, pergerakan Satgas Saber Pungli terus berlanjut. Hanya saja, tidak semua diekspose. Apalagi tindak lanjut laporan dari daerah. Banyak di antaranya tidak  diekspose media. Bukan hanya itu, evaluasi terhadap kinerja Satgas Saber Pungli pun terus dilakukan. ”Setiap minggu kami evaluasi,” ucap dia. Terakhir evaluasi dilaksanakan Kamis (23/2).

Dalam evaluasi tersebut, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Satgas Saber Pungli. Yakni sinergi, perencanaan kegiatan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan. Dia menjelaskan, dari ribuan laporan yang diterima banyak di antaranya tidak benar. ”Tidak berkadar untuk ditindaklanjuti,” terangnya. Laporan seperti itu turut menjadi perhatian.

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
VONIS KASUS PUNGUTAN LIAR_Dua dari tiga terdakwa kasus pungutan liar yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Parlindungan Harahap (kiri) dan Edison Purba (kedua kiri) menyalami kerabat mereka seusai sidang dengan agenda putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/2). Tiga PNS Dinas Perhubungan Parlindungan Harahap, Edison Purba dan Hasan Basri divonis satu tahun penjara denda Rp10 juta subsider satu bulan kurungan terkait kasus pungutan liar di jembatan timbang Sibolangit, Deli Serdang, Sumut

SUMUTPOS.CO  – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sudah menerima 24.740 laporan. Itu mereka terima sejak kali pertama beroperasi, Oktober 2016 lalu sampai kemarin, Jumat (24/2). Dari angka tersebut, laporan terhadap tingkah laku aparat pemerintah daerah (pemda) paling dominan.

Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli Sri Wahyuningsih menjelaskan, beragaram laporan masuk ke Satgas Saber Pungli. Aparat pemda adalah yang paling banyak dilaporkan. ”Yang banyak (dilaporkan) memang pemda,” ungkap dia kepada Jawa Pos, kemarin.

Namun demikian, laporan tersebut tidak masuk kategori pungli skala besar. ”Laporannya kecil-kecil,” ujarnya.

Meski begitu, Satgas Saber Pungli tetap menindaklanjuti. Perempuan yang akrab dipanggil Sri itu menegaskan, pihaknya tidak peduli dengan besaran pungli yang dilaporkan. ”Berapapun nilainya kami tindak,” kata dia.

Komitmen itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, yang menjadi fokus Satgas Saber Pungli adalah tindakan melanggar aturan. Bukan besaran nilainya.

Sejak kali pertama bertugas, Satgas Saber Pungli sudah menindaklanjuti banyak laporan. Termasuk diantaranya pungli skala besar yang diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sampai saat ini, sambung Sri operasi tersebut masih berlanjut. ”Di daerah banyak OTT,” jelasnya. Karena itu, dia membantah tudingan Satgas Saber Pungli sudah mulai ompong.

Menurut dia, pergerakan Satgas Saber Pungli terus berlanjut. Hanya saja, tidak semua diekspose. Apalagi tindak lanjut laporan dari daerah. Banyak di antaranya tidak  diekspose media. Bukan hanya itu, evaluasi terhadap kinerja Satgas Saber Pungli pun terus dilakukan. ”Setiap minggu kami evaluasi,” ucap dia. Terakhir evaluasi dilaksanakan Kamis (23/2).

Dalam evaluasi tersebut, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Satgas Saber Pungli. Yakni sinergi, perencanaan kegiatan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan. Dia menjelaskan, dari ribuan laporan yang diterima banyak di antaranya tidak benar. ”Tidak berkadar untuk ditindaklanjuti,” terangnya. Laporan seperti itu turut menjadi perhatian.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/