DEKLARASI_Menteri dalam negri Tjahjo kumolo menjawab pertanyaan media ketika menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut di kantor Pemprovsu Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/4). Pembekalan yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPU, Bawaslu, pasangan cagub-wagub Sumut, pasangan calon bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Sumut tersebut untuk memberikan informasi mengenai pencegahan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya pejabat di Sumatera Utara yang terlibat tindak pidana korupsi, menjadi perhatian serius Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Karenanya, dia mewanti-wanti para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 se-Sumatera Utara agar meninggalkan tradisi kongkalikong atau ‘main mata’ dengan DPRD dalam menyusun APBD.
Perencanaan anggaran, menurut Tjahjo, menjadi salah satu sumber kerawanan korupsi. Dan salah satu pintu masuk itu dari pengadaan barang dan jasa melalui e-Catalog, e-Planning dan e-Budgetting yang kini wajib diterapkan semua pemerintah daerah.
“KPK sekarang ini menekuni soal belanja barang dan jasa di semua pemda. Baik itu melalui e-Planning dan e-Buddgeting. Jangan malu-malu meniru e-Planing di daerah lain yang sistemnya sudah baik,” kata Tjahjo saat memberi sambutan di acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut, di Ruang Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Selasa (24/4).
Menurutnya, jangan sampai ada unsur saling tekan antara eksekutif dan legislatif. Terutama dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD. Kata dia, semua program kegiatan yang diusulkan harus selektif dengan melihat kemampuan keuangan pemda.
“Ini tidak seperti zaman dulu. Eksekutif jangan mau ditekan oleh DPRD. Begitu juga sebaliknya. Sebab saya nggak ingin lagi melihat teman-teman pejabat dan kepala daerah terjerat OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ini sudah saya alami di lingkungan Kemendagri,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta, hentikan praktik kongkalikong dan ‘main mata’ antara pemda dan DPRD. Justru ke depan ia berharap sesama penyelenggara negara mampu menggerakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan gairah dalam budaya gotong-royong yang bertujuan pada dampak pembangunan yang semakin baik. “Bukan gotong-royong dalam korupsi berjamaah,” katanya dan disambut aplaus tamu undangan yang hadir. “Lebih baik apa adanya saja. Kalau memang anggaran nggak cukup, jangan dipaksakan,” imbuh Tjahjo.
Selanjutnya area rawan korupsi, sebut dia, yakni retribusi pajak daerah. Serta pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang menjadi momok bagi Provinsi Sumut karena banyak pejabat, politisi dan swasta yang terlibat. “Contohnya pembangunan masjid di satu daerah. Jangan pula selama lima tahun masjid di daerah itu saja yang mendapat bantuan. Harus merata pemberian bantuannya,” katanya.
Selain itu, Tjahjo juga mengimbau kepada para cakada agar jangan hanya punya keinginan untuk satu periode saja, tapi harus mempunyai cita-cita ke jenjang yang lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi. “Jadi Pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta proses memilih pemimpin daerah yang amanah,” ungkapnya.
Karena ini pesta demokrasi, maka masyarakat harus menyambutnya dengan gembira dan ikut berpartisipasi dalam memilih calon Kdh nya dengan target partisipasi bisa di atas 70 persen. Tjahjo juga meminta Panitia Pengawas untuk tegas dalam melawan politik uang. Kalau tertangkap tangan saat kampanye atau menjelang hari H pemilihan untuk segera diberi tindakan. “Marilah adu konsep dan program. Jangan kampanye berujar kebencian, SARA, dan memfitnah. Bangun optimisme di tengah masyarakat untuk mau maju ke depan. Indonesia merdeka sudah 72 tahun, jangan hanya berkutat pada sandang dan pangan saja. Tapi juga papan karena banyak masyarakat belum punya rumah,” sarannya.
