SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEKLARASI_Menteri dalam negri Tjahjo kumolo menjawab pertanyaan media ketika menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut di kantor Pemprovsu Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/4). Pembekalan yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPU, Bawaslu, pasangan cagub-wagub Sumut, pasangan calon bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Sumut tersebut untuk memberikan informasi mengenai pencegahan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan seluruh calon kepala daerah (Cakada) untuk tidak terlibat conflict of interest (konflik kepentingan). Sebab konflik ini yang sedang menyelimuti bangsa Indonesia dan menjadi potensi utama dalam melakukan korupsi. “Conflict of interest ini artinya tidak sesuai hati, pikiran, ucapan dan perilaku. Sehingga kita tidak bisa menyatakan iya dan tidak meski sesuatu itu hal yang salah,” ucapnya.
Dikatakannya, politik itu bisa membangun kesejahteraan kalau seluruh kepala daerah dan perangkatnya tidak terlibat konflik kepentingan. Karena indeks konflik internal memiliki hubungan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia termasuk pilkada. “Jumlah pemilih kita di Provinsi Sumatera Utara ini sekitar 9 juta pemilih, dan kita berharap semuanya berpartisipasi dan kemudian kita bahas untuk pemberantasan konflik kepentingan,” katanya.
Dalam keterlibatan KPK mengurus Pilkada serentak 2018 ini, lanjut Saut, karena angka korupsi Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International pada 2018 masih berada di angka 37 atau sama seperti 2017 dan 2016. “Partisipasi publik yang tinggi akan menandai bagaimana legitimasi pemerintah yang memimpin. Hal itu memengaruhi indeks persepsi korupsi kita. Untuk itu, pentingnya partisipasi publik pada Pilgubsu dan pilkada serentak di Sumut ditingkatkan. Sosialisasi dilakukan segiat mungkin, termasuk oleh pasangan calon,” katanya.
Indonesia, lanjut Saut sudah sangat maju baik sumber daya alam (SDM) dan sumber daya manusia (SDM)-nya. Untuk itu KPK sedang menyiapkan data seluruh kebutuhan yang memang diperlukan seperti berapa data beras, gula, berapa banyak harus bangun jembatan dimana serta berapa banyak dan keterlibatan kontraktor nakal di daerah. “Jadi kita akan data ini, kalau mau berdebat juga harus ada data. Kepala daerah juga jangan beri janji-janji yang tidak terukur tanpa data kebutuhan yang benar,” imbuhnya.
Sementara, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, pihaknya berkomitmen menciptakan Pilkada serentak yang bersih dan tingkat partisipasi semakin meningkat. “KPU selalu komitmen menjalankan penyelenggaraan Pilkada dengan mengedepankan tahapan pelaksanaan merujuk pada regulasi yang ada dan menjaga integritas. Kegiatan ini juga merupakan komitmen mengajak KPK dan kepala daerah agar antikorupsi dan juga ada deklarasi LHKPN untuk meminimalisir hak-hak yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Saut Situmorang
Konflik Interest
Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan seluruh calon kepala daerah (Cakada) untuk tidak terlibat conflict of interest (konflik kepentingan). Sebab konflik ini yang sedang menyelimuti bangsa Indonesia dan menjadi potensi utama dalam melakukan korupsi. “Conflict of interest ini artinya tidak sesuai hati, pikiran, ucapan dan perilaku. Sehingga kita tidak bisa menyatakan iya dan tidak meski sesuatu itu hal yang salah,” ucapnya.
Dikatakannya, politik itu bisa membangun kesejahteraan kalau seluruh kepala daerah dan perangkatnya tidak terlibat konflik kepentingan. Karena indeks konflik internal memiliki hubungan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia termasuk pilkada. “Jumlah pemilih kita di Provinsi Sumatera Utara ini sekitar 9 juta pemilih, dan kita berharap semuanya berpartisipasi dan kemudian kita bahas untuk pemberantasan konflik kepentingan,” katanya.
Dalam keterlibatan KPK mengurus Pilkada serentak 2018 ini, lanjut Saut, karena angka korupsi Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International pada 2018 masih berada di angka 37 atau sama seperti 2017 dan 2016. “Partisipasi publik yang tinggi akan menandai bagaimana legitimasi pemerintah yang memimpin. Hal itu memengaruhi indeks persepsi korupsi kita. Untuk itu, pentingnya partisipasi publik pada Pilgubsu dan pilkada serentak di Sumut ditingkatkan. Sosialisasi dilakukan segiat mungkin, termasuk oleh pasangan calon,” katanya.
Indonesia, lanjut Saut sudah sangat maju baik sumber daya alam (SDM) dan sumber daya manusia (SDM)-nya. Untuk itu KPK sedang menyiapkan data seluruh kebutuhan yang memang diperlukan seperti berapa data beras, gula, berapa banyak harus bangun jembatan dimana serta berapa banyak dan keterlibatan kontraktor nakal di daerah. “Jadi kita akan data ini, kalau mau berdebat juga harus ada data. Kepala daerah juga jangan beri janji-janji yang tidak terukur tanpa data kebutuhan yang benar,” imbuhnya.
Sementara, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, pihaknya berkomitmen menciptakan Pilkada serentak yang bersih dan tingkat partisipasi semakin meningkat. “KPU selalu komitmen menjalankan penyelenggaraan Pilkada dengan mengedepankan tahapan pelaksanaan merujuk pada regulasi yang ada dan menjaga integritas. Kegiatan ini juga merupakan komitmen mengajak KPK dan kepala daerah agar antikorupsi dan juga ada deklarasi LHKPN untuk meminimalisir hak-hak yang tidak diinginkan,” ucapnya.
