MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga tidak mampu di Kota Medan mengeluhkan kondisi bantuan sosial (bansos) yang tidak merata, termasuk bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH).
 Karenanya, DPRD Kota Medan berjanji akan kembali mengajukan penambahan kuota bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
 Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Setia Gg Keluarga, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (23/7/2023) sore.
 “Masih ada warga kurang mampu di Kota Medan yang belum mendapatkan bantuan PKH. Ini terus menjadi perhatian kita. Untuk itu, DPRD Medan akan terus mengajukan penambahan kuota penerima PKH kepada Kemensos hingga semua warga kurang mampu bisa mendapatkannya,” ucap Habib.
 Pada kesempatan yang turut dihadiri Lurah Tanjungrejo Ridho, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Lena tersebut, Habib meminta kepada warga untuk bersikap jujur dengan kondisi yang ada.
 “Kalau ternyata bapak/ibu tergolong warga mampu, jangan lah mengaku-ngaku sebagai warga tidak mampu. Berilah kesempatan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
 Terkait bantuan pendidikan yang dikeluhkan warga, Anggota Komisi I DPRD Medan tersebut mengaku siap untuk memfasilitasinya. “Saya minta data anak bapak/ibu yang masih sekolah, kita akan fasilitasi untuk bisa mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar),” pungkasnya.
 Sebelumnya, salah seorang warga, Lia mengaku sebagai warga tidak mampu. Namun, Ibu tiga anak tersebut tidak pernah terdaftar sebagai penerima PKH. “Anak saya tiga, rumah pun ngontrak, tapi keluarga saya gak pernah dapat PKH,” keluhnya.
 Tak cuma itu, Lia juga mengeluhkan kondisi anaknya yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan meskipun mereka tergolong warga miskin. “Tolong lah pak, supaya anak-anak saya bisa dapat bantuan pendidikan,” pungkasnya.(map/ila)
