Terkait Silpa dan Molornya Pengesahan PAPBD 2011
MEDAN- Molornya pengesahan P-APBD 2011, menjadi fenomena yang menandakan bentuk komunikasi politik yang gagal antara eksekutif dan legislatif. Karenanya dikhawatirkan, ke depan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho akan membangun komunikasi politik dengan kalangan anggota dewan. Artinya, Plt Gubsu akan lebih mengutamakan kepentingan dewan ketimbang kepentingan rakyat Sumut secara keseluruhan.
“Fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Sumut dipandang tidak profesional, dan ini berimbas kepada buruknya kinerja Pemprovsu,” kata pengamat anggaran Elfenda Ananda kepada wartawan, Senin (24/10).
Fakta kegagalan komunikasi politik antar eksekutif dan legislatif ini menurut Elfenda mendekati kebenaran, dengan munculnya wacana hak interpelasi DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Dampak dari itu semua, ditengarai telah terjadi deal-deal politik, hingga mencuat indikasi bagi-bagi uang dan pelesiran bagi para anggota dewan.
“Diduga berimbas pada penyusunan APBD 2012, kembali terjadi deal-deal politik, sehingga hasilnya akan lebih mengedepankan kepentingan dewan ketimbang masyarakat,” ungkapnya.
Dengan tegas Elfenda menyatakan, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho harus lebih profesional menyusun perangkat-perangkatnya di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dan harus pula tegas menindak SKPD yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal dalam penyerapan anggaran.
Namun, dalam upaya ke arah sana, Plt Gubsu juga harus berjalan sesuai rel yang ada, dimana dengan semestinya terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dan penyusunan SKPD tersebut, harus juga meliputi keterwakilan daerah di Sumut. DPRD Sumut juga harus menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan fungsinya, sehingga segala sesuatunya bisa tepat waktu, serta merekomendasi bagi SKPD yang tak maksimal dalam penyerapan anggaran. (ari)
