MEDAN, SUMUTPOS.CO -Program beda rumah laik huni Pemko Medan tidak berlanjut lagi tahun ini alias mandeg. Padahal pada tahun lalu, program ini sudah berlangsung namun pengerjaannya tidak berlanjut di 2017. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Jumadi. “Padahal anggaran untuk itu besar. Tahun lalu itu cukup banyak sudah dilakukan di berbagai kecamatan di Kota Medan,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (24/10).
Pihaknya menyarankan agar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak hanya meninjau proyek infrastruktur, namun juga rumah-rumah tak laik huni masyarakat yang masih ada di Kota Medan. “Kalau memang wali kota mau, kami bersedia menunjukkan. Sekalian biar Pak Wali juga tahu, program itu sudah berjalan namun berhenti. Apa sebabnya juga kita tidak tahu,” katanya.
Berdasarkan amatan pihaknya, lanjut Jumadi, setelah Lebaran tahun ini program tersebut sudah tidak berlanjut lagi. Seperti di Kecamatan Medan Deli, Medan Timur, Medan Selayang, Medan Denai, Medan Tuntungan dan Medan Johor, program beda rumah tak laik huni itu sempat berjalan.
“Tapi sampai sekarang berhenti dan tidak dikerjakan lagi, dengan alasan bermacam-macam. Ini perlu juga di-backup wali kota turun ke lapangan, bahwa ternyata banyak rumah masyarakat tidak laik huni di Medan ini,” katanya.
Menurutnya, wali kota perlu mengetahui kinerja bawahannya terhadap program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Apalagi sempat dialokasikan dalam APBD Kota Medan. “Padahal itu sudah jelas-jelas ada dianggarkan namun tak dikerjakan. Dan kalau memang Pak Wali Kota mau turun ke lapangan mengecek program bedah rumah ini, Fraksi PKS siap mendampingi,” katanya.
Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perkim-PR Kota Medan, Rawal mengatakan, program beda rumah tak laik huni di Kota Medan memang tidak lagi diteruskan pada 2017 ini. “Anggarannya cairnya ke masyarakat, makanya mungkin Pak Kepala Dinas tidak mau melanjutkan program itu lagi,” katanya saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.
Ia mengklaim, anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, pihaknya kembalikan lagi ke kas daerah. “Terakhir di 2016 kita kerjakan. Anggarannya itu harusnya cair ke pihak ketiga untuk dikerjakan, bukan ke masyarakat,” katanya. (prn/ila)
