MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sekitar seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Rabu (25/4). Mereka menuntut agar dewan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Paulus Waterpauw terkait netralitas Polri dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Para pengunjukrasa yang tergabung dalam Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara, berasal dari berbagai kampus seperti Unimed, UIN, Darmawangsa, Trigunadarma, STIK-P, UMN, Amir Hamzah, dan UMSU.
Mereka menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumut harus terbebas dari campur tangan aparatur negara dalam hal dukung mendukung. Apalagi sampai mengarahkan orang lain untuk memilih calon.
“Kami punya audio visualnya, ada rekaman yang arahnya mengintervensi ke kepala daerah. Kami juga dapat informasi tentang adanya intervensi dari petinggi Polda Sumut ke berbagai kepala daerah yang mengarahkan untuk membantu pemenangan salah satu calon Gubernur Sumatera Utara. Kami tidak ingin institusi Polda di bawah kepemimpinan Irjen Pol Paulus Waterpauw berubah fungsi menjadi lembaga politik,” sebut Razak dalam orasinya.
Menurut mereka, hal itu bermula ketika ada dugaan pengamputasian hak politik satu bakal calon Gubernur Sumut. Bahkan setelah dinyatakan tidak lolos, nama JR Saragih kemudian disebut menjadi tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen. Namun kasus yang selama ini ditangani Polda Sumut, hampir tidak lagi terdengar.
“Kasus JR yang selama ini ditangani Polda Sumut, lenyap begitu saja setelah adanya statemen dukungan JR Saragih ke pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur tertentu,” sebut Imam dari STIK-P.
Atas dasar itu, Presidium Dewan Mahasiswa Sumut menyampaikan tuntutan agar DPRD Sumut memanggil Kapolda, sekaligus mengeluarkan rekomendasi ke Kapolri agar Irjen Pol Paulus Waterpauw dicopot dari jabatannya. “Kami mengecam sikap ketidaknetralan Polri di Pilgub. Jika intervensi ini masih berlanjut, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi lagi,” sebutnya.