MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut akan lebih memfokuskan alokasi anggaran pada 2 bidang pada Tahun Anggaran 2021, yakni untuk pertanian dan kesehatan. Sedangkan untuk infrastruktur, akan lebih diprioritaskan pada pembangunan yang mendukung sektor pertanian.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, usai menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui acara yang digelar secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (25/11).
“Pertama kami akan arahkan (anggaran) ke bidang pangan. Khususnya tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun demikian, kami tetap anggarkan untuk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. Ini sedang disusun dan diatur besarannya. Pertama pertanian yang di dalamnya ada peternakan, perkebunan, dan perikanan. Serta infrastruktur pendukung untuk bidang pertanian dan peternakan tersebut. Yang kedua kesehatan,” ungkap Edy.
Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi, Sumut mendapat alokasi senilai Rp13 triliun lebih. Di antaranya terdiri dari Dana Alokasi Umum senilai Rp7,4 triliun, Dana Alokasi Khusus senilai Rp380 miliar. Adapun dana yang dialokasikan tersebut, akan menjadi pagu pada nomenklatur APBD Sumut Tahun Anggaran 2021.
“Sehingga total APBD Sumut Rp13,4 triliun. Dari sana kami prioritaskan dana yang dipakai untuk pembangunan Rp5 triliun. Nanti masuknya dana itu jadi APBD,” jelas Edy lagi.
Edy mengakui, program prioritas dimaksud sudah kembali disampaikannya kepada bupati dan wali kota se-Sumut dalam rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Selasa (24/11). Kemudian melalui Dana APBN itu pula, menurutnya, akan dilakukan program atau kegiatan-kegiatan seperti pembangunan fisik jalan, terutama prioritas jalan nasional.
“Ini yang harus dikembangkan dalam rangka fokus pada kesulitan ekonomi di Sumut, dampak pandemi,” tuturnya.
Soal percepatan anggaran seperti yang ditekankan Presiden, Edy mengaku siap menindaklanjuti perintah tersebut.
“Ya, itu segera. Dan di Desember dilakukan lelang, sehingga Januari pekerjaan dapat dimulai dan berjalan. Penyerapan ini prioritas, sebab masyarakat butuh dana segar. Namun demikian akan ditata supaya tidak kopong seperti tahun lalu. Sehingga masyarakat prioritas untuk dibantu,” tegasnya.
Begitupun soal Dana Desa, lanjutnya, juga akan terfokus pada kegiatan-kegiatan prioritas dimaksud. Khususnya pada pertanian, peternakan, dan perikanan, jika potensi wilayahnya ada seperti itu.
“Infrastruktur desa harus mendukung untuk pertanian. Kami sudah kerja sama dengan Kemendes, aparat penegak hukum, dan Forkopimda, untuk melakukan pendampingan lebih ketat penggunaan Dana Desa ini,” ujar Edy.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan, alokasi belanja pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2,750 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp1.032 triliun, Pemda dan Dana Desa senilai Rp795,5 triliun. Menurutnya, belanja-belanja APBN Tahun Anggaran 2021 untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat Indonesia.
Mengenai bantuan sosial kepada penerima manfaat, Jokowi menekankan, supaya dilakukan awal Januari 2021, agar perekonomian di lapisan bawah ikut meningkat. Dia juga menekankan, agar seluruh kepala daerah bisa melakukan reformasi anggaran.
“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat untuk kepentingan masyarakat. Seluruh rupiah yang ada di APBD betul-betul dibelanjakan untuk masyarakat,” tegas Jokowi.
Soal vaksin Covid-19, Jokowi mengatakan, akan datang di akhir November atau awal Desember 2020. Tapi itu pun belum bisa langsung didistribusikan ke provinsi dan kabupaten kota, sebab butuh sarana dan prasarana sebelum vaksin didistribusikan.
“Diharapkan setelah vaksinansi dilakukan, bisa memicu perekonomian di masyarakat. Dan kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. (prn/saz)
