Disinggung mengenai pengelolaan atau status BOT Hotel Semarak dengan Pemko Medan, dirinya mengaku belum mengecek. “Kebetulan kalau soal Hotel Semarak saya belum cek lagi. Nanti saya pastikan dulu ya soal aset dan statusnya itu,” pungkasnya.
Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdako Medan, Mariance, mengaku tidak tahu perihal status kerja sama dengan pengelola Hotel Soechi.
“Kalau mengenai tanah setahu saya domainnya masih di bidang perlengkapan. Coba ditanya dulu ke sana agar mendapat informasi yang lebih jelas,” ujarnya via seluler.
Diakuinya, saat ini bidang aset urusannya berada di bawah BPKAD. Namun demikian, ia menjelaskan, terkait kerja sama aset milik Pemko Medan merupakan domain masing-masing pengguna barang, yang dalam hal ini SKPD terkait.
“Di BPKAD sendiri sejauh ini baru ada data tanah dari masing-masing SKPD. Terkait posisi status dan lahannya seperti apa, coba dikoordinasikan ke bagian hukum atau perlengkapan. Sebab belum ada penyerahan resmi ke kami. Bahkan sejak saya di bidang perlengkapan, mengenai status hotel Semarak belum pernah ada,” katanya.
Menurutnya persoalan BOT di atas HPL Pemko Medan dikarenakan saat masa transisi. Di mana sebagian masih berada di Bagian Umum Setdako Medan, ataupun di bagian hukum. “Saya belum pernah pula lihat dokumennya. Pun begitu coba dikoordinasikan ke bagian umum, bagian perlengkapan ataupun bagian hukum sembari saya mencari informasi juga soal ini,” ujarnya. (prn/ila)
Disinggung mengenai pengelolaan atau status BOT Hotel Semarak dengan Pemko Medan, dirinya mengaku belum mengecek. “Kebetulan kalau soal Hotel Semarak saya belum cek lagi. Nanti saya pastikan dulu ya soal aset dan statusnya itu,” pungkasnya.
Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdako Medan, Mariance, mengaku tidak tahu perihal status kerja sama dengan pengelola Hotel Soechi.
“Kalau mengenai tanah setahu saya domainnya masih di bidang perlengkapan. Coba ditanya dulu ke sana agar mendapat informasi yang lebih jelas,” ujarnya via seluler.
Diakuinya, saat ini bidang aset urusannya berada di bawah BPKAD. Namun demikian, ia menjelaskan, terkait kerja sama aset milik Pemko Medan merupakan domain masing-masing pengguna barang, yang dalam hal ini SKPD terkait.
“Di BPKAD sendiri sejauh ini baru ada data tanah dari masing-masing SKPD. Terkait posisi status dan lahannya seperti apa, coba dikoordinasikan ke bagian hukum atau perlengkapan. Sebab belum ada penyerahan resmi ke kami. Bahkan sejak saya di bidang perlengkapan, mengenai status hotel Semarak belum pernah ada,” katanya.
Menurutnya persoalan BOT di atas HPL Pemko Medan dikarenakan saat masa transisi. Di mana sebagian masih berada di Bagian Umum Setdako Medan, ataupun di bagian hukum. “Saya belum pernah pula lihat dokumennya. Pun begitu coba dikoordinasikan ke bagian umum, bagian perlengkapan ataupun bagian hukum sembari saya mencari informasi juga soal ini,” ujarnya. (prn/ila)
