Selaku mantan anggota DPRD periode 1999-2004, Akhyar mengakui bahwa sinergitas dan koordinasi dengan pihak legislatif sangat penting. “Kita semua satu komitmen membangun Kota Medan termasuk bersama parlemen. Tidak ada dikotomi parlemen atau lainnya. Tujuan eksekutif dan legislatif sama-sama membangun Kota Medan, jadi nawaitu kita sama,” tegas Akhyar.
Meskipun belum resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2016-2021, sejumlah wakil rakyat di DPRD Medan mengingatkan, Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution dinilai sudah dapat mempersiapkan dan merumuskan program kerja yang sejalan dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat saat pilkada lalu.
“Pasangan inikan sudah memiliki visi dan misi. Kita harapkan sudah dapat dirumuskan kedalam program-program kerja mereka nanti. Selain itu mereka juga punya tim, dimana tim ini nantinya bisa bekerja sama dengan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk membuat kajian-kajian ketertinggalan Kota Medan yang terjadi selama ini. Sehingga kedepan mereka bisa dengan mudah merancang program untuk menutupi dan mencari solusi terkait masalah-masalah yang selama ini terjadi,” ujar Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alparisi.
Dia menyampaikan, secara khusus PKS Kota Medan yang juga masuk sebagai partai pengusung pasangan Eldin dan Akhyar berharap dimasa kepemimpinan mereka nanti bisa melakukan penataan pasar tradisional secara baik, sehingga Kota Medan menjadi tumpuan aktivitas perekonomian di Sumut.
Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli berharap Wali Kota Medan mendatang dapat merealisasikan janji-janji melalui visi misi yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal membangun “Medan Rumah Kita”.
“Kita berharap apa yang dijanjikan mereka itu dilaksanakan untuk menjadi Kota Medan yang lebih baik. Seperti halnya infrastruktur jalan termasuk juga lampu jalan yang sekarang ini banyak yang mati. Pembenahan-pembenahan seperti itu dulu, baru pembenahan-pembenahan ke dalam termasuk juga terkait birokrasi dimana harus menempatkan orang-orang yang benar-benar bisa memajukan SKPD-SKPD yang mereka pimpin,” ujarnya.
Selaku mantan anggota DPRD periode 1999-2004, Akhyar mengakui bahwa sinergitas dan koordinasi dengan pihak legislatif sangat penting. “Kita semua satu komitmen membangun Kota Medan termasuk bersama parlemen. Tidak ada dikotomi parlemen atau lainnya. Tujuan eksekutif dan legislatif sama-sama membangun Kota Medan, jadi nawaitu kita sama,” tegas Akhyar.
Meskipun belum resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2016-2021, sejumlah wakil rakyat di DPRD Medan mengingatkan, Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution dinilai sudah dapat mempersiapkan dan merumuskan program kerja yang sejalan dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat saat pilkada lalu.
“Pasangan inikan sudah memiliki visi dan misi. Kita harapkan sudah dapat dirumuskan kedalam program-program kerja mereka nanti. Selain itu mereka juga punya tim, dimana tim ini nantinya bisa bekerja sama dengan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk membuat kajian-kajian ketertinggalan Kota Medan yang terjadi selama ini. Sehingga kedepan mereka bisa dengan mudah merancang program untuk menutupi dan mencari solusi terkait masalah-masalah yang selama ini terjadi,” ujar Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alparisi.
Dia menyampaikan, secara khusus PKS Kota Medan yang juga masuk sebagai partai pengusung pasangan Eldin dan Akhyar berharap dimasa kepemimpinan mereka nanti bisa melakukan penataan pasar tradisional secara baik, sehingga Kota Medan menjadi tumpuan aktivitas perekonomian di Sumut.
Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli berharap Wali Kota Medan mendatang dapat merealisasikan janji-janji melalui visi misi yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal membangun “Medan Rumah Kita”.
“Kita berharap apa yang dijanjikan mereka itu dilaksanakan untuk menjadi Kota Medan yang lebih baik. Seperti halnya infrastruktur jalan termasuk juga lampu jalan yang sekarang ini banyak yang mati. Pembenahan-pembenahan seperti itu dulu, baru pembenahan-pembenahan ke dalam termasuk juga terkait birokrasi dimana harus menempatkan orang-orang yang benar-benar bisa memajukan SKPD-SKPD yang mereka pimpin,” ujarnya.
