Rasio Elektrifikasi Belum Merata
Masih soal PLN, Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, rasio elektrifikasi (jangkauan sambungan listrik) di seluruh wilayah Indonesia belum merata karena perencanaan percepatan elektrifikasi harus terintegrasi dengan pembangunan transmisi dan distribusi.
“Kalau tidak diintegrasikan otomatis pemerataan elektrifikasi sulit tercapai. Sebenarnya pembangunan transmisi dan keandalan distribusi bisa mendorong pemerataan. Tapi tak aka wujud jika perencanaan dibuat parsial. Jadi harus secara berkelanjutan dan terintegrasi agar masyarakat mendapatkan sambungan listrik secara keseluruhan,” tegasnya saat disinggung tentang masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan sambungan listrik.
Menurut Gus, ada faktor lain paling penting yang mempengaruhi yaitu pembangunan transmisi dan distribusi. “Jadi pembangunan pembangkit listrik harus sistematis, terintegrasi dan mempertimbangkan bagaimana jalur distribusi. Sehingga, pembangkit bisa dioperasikan dan benar-benar menjadi tambahan daya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gus melihat bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam pemerataan elektrifikasi di Indonesia, termasuk misalnya SKK Migas sebagai pihak yang menjadi pengambil keputusan energi primer. Kemudian, ada Dirjen Minerba dan Batubara sebagai institusi yang mengkaji ketersediaan resources atau sumber daya. Begitu juga dengan direktorat energi baru terbarukan harus terlibat karena pemerataan elektrifikasi harus berkelanjutan. Jadi kalau semua terlibat solusi yang diambil bisa menjadi lebih maksimal,” jelas Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut ini.
Temuan Komisi VII di lapangan seringkali supply yang ada surplus tapi elektrifikasinya rendah akibat tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. “Bicara pembangkit memang bisa kita hitung kecukupan dan ketersediaan. Tapi ketika produksi pembangkit tidak didistribusikan otomatis ada daerah yang kemudian mengalami pemadaman. Karena itu juga terkait kemampuan trafo di jalur distribusi. Trafo harus memadai. Pembangkit dibangun, perencanaan transmisi juga harus diikutkan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, hal urgent yang sering disuarakan Komisi VII adalah agar pemerintah memperhatikan proyek pembangkit listrik yang mangkrak. “Jangan sampai terus mengejar pembangunan yang baru tapi yang lama tetap terbengkalai. Padahal sesungguhnya jika proyek-proyek itu bisa diteruskan sangat membantu,” urai Gus Irawan Pasaribu.
Rasio Elektrifikasi Belum Merata
Masih soal PLN, Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, rasio elektrifikasi (jangkauan sambungan listrik) di seluruh wilayah Indonesia belum merata karena perencanaan percepatan elektrifikasi harus terintegrasi dengan pembangunan transmisi dan distribusi.
“Kalau tidak diintegrasikan otomatis pemerataan elektrifikasi sulit tercapai. Sebenarnya pembangunan transmisi dan keandalan distribusi bisa mendorong pemerataan. Tapi tak aka wujud jika perencanaan dibuat parsial. Jadi harus secara berkelanjutan dan terintegrasi agar masyarakat mendapatkan sambungan listrik secara keseluruhan,” tegasnya saat disinggung tentang masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan sambungan listrik.
Menurut Gus, ada faktor lain paling penting yang mempengaruhi yaitu pembangunan transmisi dan distribusi. “Jadi pembangunan pembangkit listrik harus sistematis, terintegrasi dan mempertimbangkan bagaimana jalur distribusi. Sehingga, pembangkit bisa dioperasikan dan benar-benar menjadi tambahan daya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gus melihat bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam pemerataan elektrifikasi di Indonesia, termasuk misalnya SKK Migas sebagai pihak yang menjadi pengambil keputusan energi primer. Kemudian, ada Dirjen Minerba dan Batubara sebagai institusi yang mengkaji ketersediaan resources atau sumber daya. Begitu juga dengan direktorat energi baru terbarukan harus terlibat karena pemerataan elektrifikasi harus berkelanjutan. Jadi kalau semua terlibat solusi yang diambil bisa menjadi lebih maksimal,” jelas Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut ini.
Temuan Komisi VII di lapangan seringkali supply yang ada surplus tapi elektrifikasinya rendah akibat tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. “Bicara pembangkit memang bisa kita hitung kecukupan dan ketersediaan. Tapi ketika produksi pembangkit tidak didistribusikan otomatis ada daerah yang kemudian mengalami pemadaman. Karena itu juga terkait kemampuan trafo di jalur distribusi. Trafo harus memadai. Pembangkit dibangun, perencanaan transmisi juga harus diikutkan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, hal urgent yang sering disuarakan Komisi VII adalah agar pemerintah memperhatikan proyek pembangkit listrik yang mangkrak. “Jangan sampai terus mengejar pembangunan yang baru tapi yang lama tetap terbengkalai. Padahal sesungguhnya jika proyek-proyek itu bisa diteruskan sangat membantu,” urai Gus Irawan Pasaribu.
