Foto: Ismail Pohan/INDOPOS Sejumlah pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Minggu (16/4). Dalam aksinya mereka mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK.
DEKAN FISIP UMSU PESIMIS
Pengamat sosial Tasrif Syam menilai, wacana KPK itu terlalu murahan dan mengada-ada. Dia juga menganggap, kebijakan itu bisa menjadi celah bagi oknum tertentu untuk mencari-cari kesalahan pejabat.
“Boleh jadi akan semakin banyak nantinya mencari kesalahan yang tidak layak disalahkan. Karena, ada imbalan tersebut,” sebut Tasrif Syam kepada Sumut Pos, Kamis (27/4) petang.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UMSU ini menjelaskan, dengan imbalan 10 persen dari hasil kejahatan korupsi yang dilaporkan akan mengajarkan masyarakat untuk tidak ikhlas dan tidak mempercayai lembaga antirasuah itu dapat memberantas korupsi dengan rasional.
“Dampak yang cukup terasa adalah semakin ketidakpercayaannya masyarakat pada lembaga KPK. Saat rakyat berharap satu-satunya garda terakhir mengkikis korupsi di tanah ini, saat itu pula KPK mengkristal (dengan wancana yang tidak rasional dalam memberantas korupsi),” jelas pria berkacamata itu.
Tasrif meminta KPK untuk tidak melanjutkan wacana itu dalam kegiatan kerjanya. Menurutnya, lebih baik KPK memperkuat diri secara lembaga dan mengajak seluruh rakyat Indonesia memberantas korupsi dengan ikhlas tanpa imbalan.
“Setidaknya KPK mesti legowo untuk tidak meneruskan niat ini. Karena, konsekuensinya lebih fatal dari pada kebijakan dibuatnya. Bisa-bisa KPK menjadi lembaga oportunis,” jelas Tasrif.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat dan membantu KPK memberantas korupsi dengan berani, jujur, dan ikhlas, tanpa, mengharapkan imbalan.”Bebas kita dari korupsi, pastinya pembangunan merata dan sejahteraan juga dirasakan masyarakat di Indonesia ini,” tandasnya. (dvs/gus/adz)
Foto: Ismail Pohan/INDOPOS Sejumlah pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Minggu (16/4). Dalam aksinya mereka mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK.
DEKAN FISIP UMSU PESIMIS
Pengamat sosial Tasrif Syam menilai, wacana KPK itu terlalu murahan dan mengada-ada. Dia juga menganggap, kebijakan itu bisa menjadi celah bagi oknum tertentu untuk mencari-cari kesalahan pejabat.
“Boleh jadi akan semakin banyak nantinya mencari kesalahan yang tidak layak disalahkan. Karena, ada imbalan tersebut,” sebut Tasrif Syam kepada Sumut Pos, Kamis (27/4) petang.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UMSU ini menjelaskan, dengan imbalan 10 persen dari hasil kejahatan korupsi yang dilaporkan akan mengajarkan masyarakat untuk tidak ikhlas dan tidak mempercayai lembaga antirasuah itu dapat memberantas korupsi dengan rasional.
“Dampak yang cukup terasa adalah semakin ketidakpercayaannya masyarakat pada lembaga KPK. Saat rakyat berharap satu-satunya garda terakhir mengkikis korupsi di tanah ini, saat itu pula KPK mengkristal (dengan wancana yang tidak rasional dalam memberantas korupsi),” jelas pria berkacamata itu.
Tasrif meminta KPK untuk tidak melanjutkan wacana itu dalam kegiatan kerjanya. Menurutnya, lebih baik KPK memperkuat diri secara lembaga dan mengajak seluruh rakyat Indonesia memberantas korupsi dengan ikhlas tanpa imbalan.
“Setidaknya KPK mesti legowo untuk tidak meneruskan niat ini. Karena, konsekuensinya lebih fatal dari pada kebijakan dibuatnya. Bisa-bisa KPK menjadi lembaga oportunis,” jelas Tasrif.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat dan membantu KPK memberantas korupsi dengan berani, jujur, dan ikhlas, tanpa, mengharapkan imbalan.”Bebas kita dari korupsi, pastinya pembangunan merata dan sejahteraan juga dirasakan masyarakat di Indonesia ini,” tandasnya. (dvs/gus/adz)
