Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menggandeng DPR RI dan para pengembang untuk mencari solusi atas sejumlah kendala, mulai dari tingginya harga material hingga lambannya proses administrasi perumahan.
Upaya tersebut dibahas Bobby bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan asosiasi pengembang perumahan di Sumut dalam pertemuan di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pengembang perumahan subsidi dibahas bersama. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingginya harga bahan material bangunan yang turut memengaruhi biaya pembangunan rumah.
Bobby menawarkan skema pembelian material dalam jumlah besar sebagai salah satu solusi untuk menekan harga. Menurutnya, kebutuhan material pemerintah dapat digabungkan dengan kebutuhan pengembang sehingga volume pembelian meningkat dan berpotensi mendapatkan harga lebih murah dari distributor.
“Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi, agar harga itu bisa lebih murah, bagaimana jumlah pembeliannya dalam skala besar, jadi ada potongan,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, pemerintah dapat menginventarisasi kebutuhan material, seperti semen, kemudian menggabungkannya dengan kebutuhan perusahaan pengembang. Pengadaan dalam jumlah besar tersebut nantinya dapat dilakukan melalui BUMD Sumut.
“Pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu bisa dilakukan melalui BUMD kita,” jelasnya.
Menurut Bobby, langkah tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov Sumut terhadap program pembangunan sejuta rumah, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain persoalan material, Pemprov Sumut juga mendorong percepatan proses administrasi pembangunan rumah subsidi. Pengurusan sertifikat dan berbagai dokumen lainnya dinilai perlu dipermudah agar pembangunan serta penyerahan rumah kepada masyarakat tidak terkendala proses birokrasi.
“Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional,” kata Bobby.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut baik usulan yang disampaikan Bobby. Ia menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk menjaga iklim investasi, termasuk di sektor perumahan.
Andre mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong penyediaan rumah subsidi bagi MBR di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pengembang, perbankan serta pihak terkait diperlukan agar program tersebut dapat berjalan.
Ia juga mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di berbagai daerah. Menurutnya, pembangunan yang berjalan di daerah diharapkan dapat semakin memperluas manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Andre menyatakan akan ikut menyuarakan dan mendorong agar berbagai program pemerintah, termasuk penyediaan rumah bagi MBR, dapat terlaksana.
Hadir dalam pertemuan itu pimpinan dan perwakilan asosiasi pengembang perumahan, BUMD Sumut serta sejumlah pejabat terkait. (san/ila)
