Tak Setuju Tarif Listrik untuk Orang Miskin Naik

MEDAN, SUMUTPOS.CO  -Ketua Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu menegaskan jika mereka tidak pernah setuju jika tarif listrik untuk orang miskin dinaikkan. Sebab rencana PLN awal tahun depan, tepatnya 1 Januari 2017, tarif listrik 900 VA akan naik bertahap sebanyak 3 kali.

Selain itu, pelanggan 450 VA juga akan dinaikkan bertahap 4 kali, dengan melihat data yang dikumpulkan PLN saat ini. Gus mengaku, tidak setuju kalau listrik untuk orang miskin dinaikkan.

“Saya tidak setuju. Lihat dulu datanya. Mana data terbaru yang dikumpulkan PLN?” tuturnya kepada wartawan di Medan, Rabu (23/11).

Gus mengatakan, pembahasan kenaikan tarif listrik ini memang sudah berlangsung lama. Terutama kepada kelompok pelanggan 900 VA. “Walaupun saya katakan kami tidak setuju tarif listrik naik, tapi pastikan dulu, subsidi yang digulirkan juga tidak salah sasaran,” jelasnya.

“Artinya listrik orang miskin memang tak perlu naik. Tapi jangan pula menyamaratakan, semua kelompok pelanggan 900 watt itu layak mendapatkan subsidi. Makanya ini jadi dilematis sebenarnya,” imbuh Gus.

Jika subsidi dinyatakan untuk kelompok keluarga miskin, Gus menyetujuinya, dan berharap tidak ada kenaikan. “Tapi kalau subsidi listrik itu digunakan kalangan menengah atas dengan berlindung di balik golongan pemakai 900 watt, tentu tak bisa dibenarkan,” katanya.

Sedangkan untuk kelompok pemakai 450 watt, menurutnya, harusnya tidak naik. “Bagaimana mungkin pemakai 450 watt orang kaya. Tapi kalau ternyata ditemukan ada kelompok rumah tangga menggunakan 450 watt, namun bukan warga miskin, tentu harus dicabut,” tegas Gus.

Gus juga mengatakan, pada prinsipnya usulan PLN tentang kenaikan tarif listrik bisa diterima dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini. “APBN kan sedang sulit. Jadi kalau subsidi dikurangi harus didukung juga. Apalagi kalau subsidi tidak tepat sasaran. Jadi kuncinya ada di pendataan terkini,” ujarnya.

Menurutnya, DPR sebenarnya mengapresiasi juga langkah pemerintah dengan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, karena dengan begitu, negara punya ruang fiskal yang lebih besar. Sehingga penghematan subsidi ini dapat digunakan membangun infrastruktur vital, membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Komisi VII DPR, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini, menyatakan, hanya setuju dengan sistem pentarifan listrik yang tepat sasaran. Informasi dari PLN memang menunjukkan ada sekitar 18 juta dari 23 juta pelanggan 900 VA yang subsidinya akan dicabut, sedangkan 4 juta pelanggan 900 watt yang menerima subsidi sudah divalidasi kembali.

Hanya saja, Gus mengingatkan agar kenaikan tarif listrik konsumen rumah tangga itu diiringi dengan kenaikan tarif listrik industri. “Jika ini yang terjadi, maka efek pengganda terhadap kenaikan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat akan terjadi. Saya harap tarif listrik industri tidak ikut naik ya. Sebab kalau naik, otomatis harga barang di pasaran juga akan tinggi. Kemudian inflasi akan merangkak. Artinya jika tarif listrik rumah tangga diiringi kenaikan listrik industri, semua jadi susah,” jelasnya.

Ketua DPD Gerindra Sumut ini, mengatakan, kunci kenaikan tarif listrik dengan subsidi tepat sasaran ini hanya pada pendataan yang kuat.

“Data yang akurat itu akan menghapus kesenjangan pemberian subsidi. Jadi tidak ada lagi alasan subsidi tak tepat sasaran. Dengan situasi keuangan negara yang semakin sulit, semua data valid menjadi penting. Sehingga hak masyarakat miskin tidak diterima warga berpenghasilan menengah ke atas,” pungkas Gus. (ila/ije)

MEDAN, SUMUTPOS.CO  -Ketua Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu menegaskan jika mereka tidak pernah setuju jika tarif listrik untuk orang miskin dinaikkan. Sebab rencana PLN awal tahun depan, tepatnya 1 Januari 2017, tarif listrik 900 VA akan naik bertahap sebanyak 3 kali.

Selain itu, pelanggan 450 VA juga akan dinaikkan bertahap 4 kali, dengan melihat data yang dikumpulkan PLN saat ini. Gus mengaku, tidak setuju kalau listrik untuk orang miskin dinaikkan.

“Saya tidak setuju. Lihat dulu datanya. Mana data terbaru yang dikumpulkan PLN?” tuturnya kepada wartawan di Medan, Rabu (23/11).

Gus mengatakan, pembahasan kenaikan tarif listrik ini memang sudah berlangsung lama. Terutama kepada kelompok pelanggan 900 VA. “Walaupun saya katakan kami tidak setuju tarif listrik naik, tapi pastikan dulu, subsidi yang digulirkan juga tidak salah sasaran,” jelasnya.

“Artinya listrik orang miskin memang tak perlu naik. Tapi jangan pula menyamaratakan, semua kelompok pelanggan 900 watt itu layak mendapatkan subsidi. Makanya ini jadi dilematis sebenarnya,” imbuh Gus.

Jika subsidi dinyatakan untuk kelompok keluarga miskin, Gus menyetujuinya, dan berharap tidak ada kenaikan. “Tapi kalau subsidi listrik itu digunakan kalangan menengah atas dengan berlindung di balik golongan pemakai 900 watt, tentu tak bisa dibenarkan,” katanya.

Sedangkan untuk kelompok pemakai 450 watt, menurutnya, harusnya tidak naik. “Bagaimana mungkin pemakai 450 watt orang kaya. Tapi kalau ternyata ditemukan ada kelompok rumah tangga menggunakan 450 watt, namun bukan warga miskin, tentu harus dicabut,” tegas Gus.

Gus juga mengatakan, pada prinsipnya usulan PLN tentang kenaikan tarif listrik bisa diterima dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini. “APBN kan sedang sulit. Jadi kalau subsidi dikurangi harus didukung juga. Apalagi kalau subsidi tidak tepat sasaran. Jadi kuncinya ada di pendataan terkini,” ujarnya.

Menurutnya, DPR sebenarnya mengapresiasi juga langkah pemerintah dengan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, karena dengan begitu, negara punya ruang fiskal yang lebih besar. Sehingga penghematan subsidi ini dapat digunakan membangun infrastruktur vital, membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Komisi VII DPR, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini, menyatakan, hanya setuju dengan sistem pentarifan listrik yang tepat sasaran. Informasi dari PLN memang menunjukkan ada sekitar 18 juta dari 23 juta pelanggan 900 VA yang subsidinya akan dicabut, sedangkan 4 juta pelanggan 900 watt yang menerima subsidi sudah divalidasi kembali.

Hanya saja, Gus mengingatkan agar kenaikan tarif listrik konsumen rumah tangga itu diiringi dengan kenaikan tarif listrik industri. “Jika ini yang terjadi, maka efek pengganda terhadap kenaikan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat akan terjadi. Saya harap tarif listrik industri tidak ikut naik ya. Sebab kalau naik, otomatis harga barang di pasaran juga akan tinggi. Kemudian inflasi akan merangkak. Artinya jika tarif listrik rumah tangga diiringi kenaikan listrik industri, semua jadi susah,” jelasnya.

Ketua DPD Gerindra Sumut ini, mengatakan, kunci kenaikan tarif listrik dengan subsidi tepat sasaran ini hanya pada pendataan yang kuat.

“Data yang akurat itu akan menghapus kesenjangan pemberian subsidi. Jadi tidak ada lagi alasan subsidi tak tepat sasaran. Dengan situasi keuangan negara yang semakin sulit, semua data valid menjadi penting. Sehingga hak masyarakat miskin tidak diterima warga berpenghasilan menengah ke atas,” pungkas Gus. (ila/ije)