MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan utama di Kawasan Medan Utara, tak terkecuali di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar. Sejumlah masyarakat mengeluhkan minimnya pemerataan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, padahal ada sangat banyak masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut yang tak kunjung tersentuh bantuan yang layak diterimanya.
Hal itu terungkap dalam Reses I Tahun Kedua 2020 yang digelar anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12) sore. “Kenapa selama ini yang dapat PKH itu-itu aja orangnya, sementara kami yang miskin gak dapat. Kami juga sudah mengajukan bantuan UMKM, tapi belum juga dapat bantuannya,” ucap Nur Asmawati Siregar selaku warga setempat.
Senada dengan Asmawati, Intan selaku warga setempat juga menanyakan soal UMKM. Ia bertanya apakah benar masyarakat penerima PKH tidak diizinkan lagi untuk mendapatkan bantuan UMKM senilai Rp2,4 juta itu.
Selain itu, Bapak Medari selaku warga juga meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di Kelurahan Mabar Hilir supaya mendapatkan pekerjaan dan tidak banyak yang menganggur seperti saat ini.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Darwin Peranginangin, perwakilan Dinas Sosial Wage, perwakilan Disdukcapil Hamka Pasaribu, Camat Medan Deli Fery Suhery, Lurah Mabar Farandhy Siregar, UPT Puskesmas Medan Deli dr Satya Maher dan para Kepling Kelurahan Mabar.
Mendengar berbagai keluhan warga, Rendy pun meminta para OPD yang hadir untuk menjawab keluhan para warga. Untuk bantuan sosial, Wage selaku perwakilan Dinas Sosial mengatakan jika pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan melakukan pendataan ulang kepada masyarakat, khususnya kepada warga tidak mampu agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata.
“Kalau ada yang dapat bantuan double-double dengan ketentuan hal itu memang tidak boleh, tolong warga laporkan kepada kami ataupun Kecamatan dan Kelurahan. Setahu saya sejauh ini tidak ada, “ jawabnya. Selain itu, perwakilan UMKM, Darwin Perangin-angin menyebutkan memang benar ada beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat dengan penerima kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentu tidak masuk dalam kategori lagi.
“Keluarga PNS, TNI ataupun Polri, itu juga tidak boleh. Lalu yang pasti harus ada usaha, karena nanti akan di kroscek. Terkait PKH, tidak ada kaitannya. Penerima PKH ataupun tidak, bila mempunyai usaha mikro dan memenuhi syarat, maka bisa mendapatkan bantuan UMKM itu,” tegasnya.
Terkait lapangan pekerjaan, Camat Medan Deli Fery Suhery menyebutkan, agar masyarakat mencoba mendaftar ke Disnaker untuk dapatkan bantuan kartu pra kerja. Namun begitu pihaknya berharap, agar nantinya ada program dari Disnaker Kota Medan dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Medan.
Menyikapi seluruh Aspirasi, Rendy yang duduk di Komisi III DPRD Medan itu berjanji akan menampung, meneruskan dan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi warga kepada Pemko Medan lewat OPD-OPD terkait. Selanjutnya, hal itu akan disampikannya dalam sidang Paripurna DPRD Medan.“Termasuk tadi masalah infrastruktur di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, saya juga akan sampaikan ke OPD terkait agar bisa diselesaikan di tahun 2021. Intinya, semua aspirasi akan kita tindaklanjuti, apalagi kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan counterpart saya di Komisi III,” tegas Rendy.
Dalam kesempatan itu, panitia juga membagikan lembar aspirasi yang dikumpulkan di akhir acara guna dipelajari serta ditindaklanjuti.“Aspirasi ini sangat berharga buat saya. Semoga semua harapan warga dapat saya perjuangkan,” pungkas Rendy. (map/ila)
Untuk masyarakat yang tidak sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung, saya akan pelajari dari lembar aspirasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Semoga semua harapan bapak/ibu dapat saya perjuangkan dan bisa terealisasi di tahun mendatang,” pungkas Rendy. (map/ila)
