Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan menyarankan agar Pemprov melalui Dishub Sumut menyampaikan rencana pemberlakuan Permenhub 32/2016 secara maksimal kepada seluruh pihak terkait. Khususnya kepada para pengusaha angkutan umum yang memiliki izin selama ini.
“Jadi memang harus ada kendali dari pemerintah, supaya jangan ada diskriminasi. Karena tentu kita ingin transportasi murah, tetapi jangan sampai mematikan yang ada,” katanya.
Selain itu, kepada pengendara becak bermotor yang memprotes legalisasi keberadaan taksi online dikatakan Zeira, sudah saatnya harus membenahi diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta penyesuaian tarif bait penumpang. Sebab mau tidak mau, kompetisi di era komunikasi modern saat ini harus dihadapi. Apalagi pertimbangan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama bagi calon penumpang.
“Ya kita minta pemerintah cerdik menyikapi hal ini, mengakomodir kepentingan yang ada. Untuk yang konvensional seperti becak juga kita harapkan meningkatkan kualitas pelayanannya. Apalagi becak ini kan termasuk ciri khas dan maskot untuk Kota Medan,” sebutnya.
Dirinya juga mengimbau Pemprov Sumut memaksimalkan sosialisasi Permenhub dimaksud kepada stakeholder. Legislatif menurutnya juga akan siap membantu menyampaikannya ke masyarakat. (bal/adz)
Go-jek-Ilustrasi.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan menyarankan agar Pemprov melalui Dishub Sumut menyampaikan rencana pemberlakuan Permenhub 32/2016 secara maksimal kepada seluruh pihak terkait. Khususnya kepada para pengusaha angkutan umum yang memiliki izin selama ini.
“Jadi memang harus ada kendali dari pemerintah, supaya jangan ada diskriminasi. Karena tentu kita ingin transportasi murah, tetapi jangan sampai mematikan yang ada,” katanya.
Selain itu, kepada pengendara becak bermotor yang memprotes legalisasi keberadaan taksi online dikatakan Zeira, sudah saatnya harus membenahi diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta penyesuaian tarif bait penumpang. Sebab mau tidak mau, kompetisi di era komunikasi modern saat ini harus dihadapi. Apalagi pertimbangan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama bagi calon penumpang.
“Ya kita minta pemerintah cerdik menyikapi hal ini, mengakomodir kepentingan yang ada. Untuk yang konvensional seperti becak juga kita harapkan meningkatkan kualitas pelayanannya. Apalagi becak ini kan termasuk ciri khas dan maskot untuk Kota Medan,” sebutnya.
Dirinya juga mengimbau Pemprov Sumut memaksimalkan sosialisasi Permenhub dimaksud kepada stakeholder. Legislatif menurutnya juga akan siap membantu menyampaikannya ke masyarakat. (bal/adz)
