Regulasi Taksi Online Diatur Ulang

SUMUTPOS.CO – Pembatalan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (MA), membuat keberadaan transportasi online kembali tak memiliki payung hukum. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan kembali merancang aturan baru sebagai regulasi taksi daring dan angkutan sewa khusus. DIRJEN Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui, untuk sementara ini memang ada kekosongan payung […]

Lanjutkan..

Sumut Dijatah 3.500 Taksi Online

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kuota taksi online di Sumatera Utara (Sumut) dijatah hanya 3.500 armada. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi persyaratan uji KIR (kendaraan berkala) atau speksi, ternyata belum sampai 50 persen. “Jumlah kuota itu kewenangan provinsi (Dishub Sumut). Dari kuota 3.500 taksi online, belum sampai 50 persen yang terealisasi melakukan speksi,” kata Kepala Dinas Perhubungan […]

Lanjutkan..

Taksi Online Kini Aman

SUMUTPOS.CO – Para pengemudi angkutan berbasis aplikasi atau taksi online kini bisa bernapas lega untuk mengangkut penumpang. Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tidak lagi melakukan penertiban atau penindakan terhadap mereka, lantaran terbentur Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan […]

Lanjutkan..

Tukang Becak Merasa Didiskriminasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Untuk kesekian kalinya, Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) berorasi di depan kantor Gubernur Sumut. Rabu (14/3) siang, kelompok yang terdiri dari abang becak ini kembali menyuarakan penolakan atas operasional angkutan online. Namun kali ini massa menuntut pemerintah berlaku adil kepada mereka terkait beroperasinya transportasi online di Kota Medan. “Kami merasa pemerintah mendiskriminasi para […]

Lanjutkan..

Pengamat Heran Sopir Taksi Online Ogah Diatur

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio merasa heran dengan sikap pengemudi taksi online yang tidak mau diatur. Padahal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek bertujuan memberikan kejelasan status hukum terhadap keberadaan taksi online. “Aturan sudah dibikin tiga kali, tapi dilawan terus. Sekarang maunya apa? Apakah […]

Lanjutkan..