32.8 C
Medan
Wednesday, May 1, 2024

Sopir Truk Pelabuhan Belawan Tak Terdaftar di BPJS

Gate BICT : Truk pengangkut peti kemas melintasi pintu (gate) utama BICT. (fachrul rozi/sumut pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Sopir Truk Pelabuhan Belawan mengadukan nasib mereka ke anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar, Mulia Asri Rambe.

Menurut Sekretaris Komunitas Supir Truk Pelabuhan Belawan, Setia Bina Jaya Hutajulu, selama dua puluh tahun bekerja, belum pernah mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Pihak perusahaa tidak mau membayarnya,” kata Setia Bina Jaya Hutajulu dalam reses I tahun 2017 anggota DPRD Medan daerah pemilihan V, Mulia Asri Rambe SH di Jalan Platina Komplek Bank Kelurahan Titi Papan, Medan Deli, Senin (27/3).

Bukan cuma persoalan BPJS, ternyata status mereka juga belum jelas meski sudah 20 tahun bekerja. “Status para supir truk Pelabuhan Belawan juga masih ngambang. Pihak Pelindo tetap tidak mau mengangkat kami menjadi karyawan,” ujar.

Menurut Hutajulu, pihaknya sudah pernah membawa persoalan tersebut ke berbagai pihak, termasuk DPRD Medan, namun tidak ditanggapi. “Untuk itu, kita minta bantuan Pak Bayek (sapaan Mulia Asri Rambe, Red) agar dapat membantu kami,” tandas Hutajulu.

Selain itu keluhan dari para sopir teruk tersebut, masyarakat yang hadir dalam reses itu juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendidikan dan buruknya drainase di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan.

Menjawab keluhan komunitas supir truk Pelabuhan Belawan tersebut, Bayek menyarankan agar dibuat laporan tertulis untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi B DPRD Medan, karena komisi inilah yang membidangi persoalan buruh. “Namun sebelum ke Komisi B, hubungi dulu saya, karena sebagai wakil rakyat harus menerima semua pengaduan masyarakat,” ujar Bayek.

Sementara terkait buruknya insfrastruktur di empat kecamatan kawasan Medan Utara, Bayek mengaku akan mendesak Pemko Medan melalui dinas terkait untuk segera memprioritaskannya dalam APBD, sehingga perbaikan yang diinginkan masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Kepada Dinas PU juga kita akan minta menormalisasi drainase di wilayah Titi Papan agar salurannya lancar hingga ke pembuangan,” katanya.(adz/ila)

 

Gate BICT : Truk pengangkut peti kemas melintasi pintu (gate) utama BICT. (fachrul rozi/sumut pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Sopir Truk Pelabuhan Belawan mengadukan nasib mereka ke anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar, Mulia Asri Rambe.

Menurut Sekretaris Komunitas Supir Truk Pelabuhan Belawan, Setia Bina Jaya Hutajulu, selama dua puluh tahun bekerja, belum pernah mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Pihak perusahaa tidak mau membayarnya,” kata Setia Bina Jaya Hutajulu dalam reses I tahun 2017 anggota DPRD Medan daerah pemilihan V, Mulia Asri Rambe SH di Jalan Platina Komplek Bank Kelurahan Titi Papan, Medan Deli, Senin (27/3).

Bukan cuma persoalan BPJS, ternyata status mereka juga belum jelas meski sudah 20 tahun bekerja. “Status para supir truk Pelabuhan Belawan juga masih ngambang. Pihak Pelindo tetap tidak mau mengangkat kami menjadi karyawan,” ujar.

Menurut Hutajulu, pihaknya sudah pernah membawa persoalan tersebut ke berbagai pihak, termasuk DPRD Medan, namun tidak ditanggapi. “Untuk itu, kita minta bantuan Pak Bayek (sapaan Mulia Asri Rambe, Red) agar dapat membantu kami,” tandas Hutajulu.

Selain itu keluhan dari para sopir teruk tersebut, masyarakat yang hadir dalam reses itu juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendidikan dan buruknya drainase di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan.

Menjawab keluhan komunitas supir truk Pelabuhan Belawan tersebut, Bayek menyarankan agar dibuat laporan tertulis untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi B DPRD Medan, karena komisi inilah yang membidangi persoalan buruh. “Namun sebelum ke Komisi B, hubungi dulu saya, karena sebagai wakil rakyat harus menerima semua pengaduan masyarakat,” ujar Bayek.

Sementara terkait buruknya insfrastruktur di empat kecamatan kawasan Medan Utara, Bayek mengaku akan mendesak Pemko Medan melalui dinas terkait untuk segera memprioritaskannya dalam APBD, sehingga perbaikan yang diinginkan masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Kepada Dinas PU juga kita akan minta menormalisasi drainase di wilayah Titi Papan agar salurannya lancar hingga ke pembuangan,” katanya.(adz/ila)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/