MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H Afifi Lubis SH meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar tidak menahan anggaran untuk dialirkan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu.
Afifi berharap, untuk tahun-tahun ke depannya, setiap OPD di Pemprovsu dapat menerima anggaran secara tepat waktu bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi agar setiap OPD dapat bekerja secara maksimal.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Pemrovsu H Afifi Lubis SH saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut di Aula Bank Sumut pada gedung Bank Sumut, Jalan T Imam Bonjol Medan, Selasa (28/12). “BPKAD jangan tahan anggaran. Kalau syarat administrasinya telah lengkapn
langsung berikan anggarannya ke OPD-OPD. Anggaran harus bisa terserap secara maksimal dan cepat. Dengan begitu, kita tidak mau lagi mendengar ada OPD yang belum merealisasikan program kerjanya karena belum turunnya anggaran dari BPKAD,” ucap Afifi.
Dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut itu, Afifi juga meminta agar setiap ASN di Pemprovsu, termasuk di BPKAD untuk dapat berubah secara mental dalam bekerja. Ia berharap, BPKAD tidak lagi meminta ‘jatah’ dengan memotong anggaran OPD.
“Saya tegaskan, tidak ada lagi potongan anggaran sekian persen, itu zaman dulu. Sekarang sudah jelas, bagaimana aturan keluarnya uang dari BPKAD ke OPD-OPD,” tegasnya.
Namun dalam kesempatan itu, Afifi juga memuji kinerja Kepala BPKAD Provsu Dr Drs Ismael P Sinaga MSi yang disebut telah merubah sistem kerja di BPKAD Provsu. Pasalnya Afifi menilai, saat ini BPKAD telah bekerja secara maksimal dalam mengelola keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, BPKAD juga dinilai cukup cepat dalam mengalirkan anggaran ke setiap OPD.
“Saat ini, inflasi di Sumut juga terkendali. Upaya yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut juga memberi manfaat besar bagi prestasi Sumut. Atas prestasi itu, akhirnya Sumut bisa mendapatkan reward hingga puluhan miliar sebagai dana insentif. Saya minta ini juga harus dipertahankan,” ujarnya.
Afifi juga menekankan, BPKAD Provsu harus memiliki format yang jelas dalam bekerja. Selain itu, Pemprovsu harus dapat mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama 7 Tahun berturut-turut dari Pemerintah Pusat. “Saya ingin mengingatkan, pemerintah sudah memberikan kesejahteraan kepada para ASN yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, ASN harus terus meningkatkan kinerjanya,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Afifi Lubis dan Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai BPKAD yang berprestasi. Kegiatan tersebut juga di isi dengan diskusi bersama sejumlah narasumber seperti Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga, Ketua PWI Sumut H Farianda Sinik, serta Akademisi Dr Joharis Lubis dan Dr Fitri Rahmadana.
Dalam diskusi, Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga, mengaku sepakat dan siap menjalankan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang disampaikan Pj Sekda Pemprovsu untuk dapat mengalirkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Diungkapkan Ismael, tahun 2021 ini, BPKAD Provsu telah mengelola APBD Pemprov Sumut sebesar Rp12 Triliun lebih.
“BPKAD Provsu telah banyak berbenah, kita selalu mencairkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Apabila semua syarat administrasinya telah terpenuhi, pasti langsung kita cairkan, tidak ada ditahan-tahan. Dengan begitu, setiap OPd dapat bekerja dengan cepat,” ungkapnya. (map/ila)
