Mantan anggota DPRD Sumut, Richard Edi Lingga usai diperiksa KPK di Mako Brimobdasu, jalan Wahid Hasyim, Senin (29/1).
Pemeriksaan tersebut dilakukan di gedung utama Mako Brimobdasu. Oleh karena itu, terlihat penjagaan di gedung utama Mako Brimobdasu itu, semakin diperketat. Apalagi kemarin, personel Brimobdasu sedang menggelar latihan. Sehingga, pemeriksaan tersebut sempat diwarnai ledakan dan gas air mata. Meski begitu, pemeriksaan yang dilakukan KPK di gedung utama Mako Brimobdasu, terlihat tidak terganggu. Hanya saja, sejumlah wartawan yang menunggu di bawah tenda yang didirikan di lapangan Mako Brimobdasu, seketika menjauh begitu merasakan pedihnya gas air mata. Terlebih, efek gas air mata itu membuat hidung gatal sehingga bersin.
Seorang Perwira Brimobdasu, Kompol Henry A ketika ditanyai Sumut Pos mengatakan, ketika tidak ada kegiatan di luar, mereka rutin menggelar latihan pada Senin dan Kamis. Dijelaskan Kompol Henry, latihan yang digelar saat itu berupa latihan Penindakan Huru Hara (PHH) dengan personel bertameng, Anti Teror dengan personel bersenjata dan penjinakan sampai penghancuran bom.
Amatan Sumut Pos, personel dengan latihan PHH, berbaris dengan tameng. Namun tidak lama, personel dengan latihan PHH, menembakkan gas air mata. Untuk personel dengan latihan Antiteror, dibagi dua tim, lalu bergerak bersama ke dalam lapangan yang sudah diberi batas seakan-akan ruangan. Sementara untuk personel dengan latihan penjinakan dan penghancuran bom, memeriksa sesuatu ibarat bahan peledak, kemudian bahan peledak diledakkan dari jarak jauh.
“Tidak ada kaitan dengan pemeriksaan ini. Mungkin karena bertepatan saja. Ini latihan rutin, ” singkatnya.
Menyikapi pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap 46 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, Direktur LBH Medan, Surya Adinata meminta KPK untuk transparan melakukan penyidikan dan segera menetapkan tersangka baru. “Hasil pemeriksaan ini, sudah memenuhi dua alat bukti untuk segera menetapkan tersangka. Namun, bila tidak terbukti jangan dipaksakan. Tapi, KPK harus juga transparan dan memberikan keterangan kepada publik atas penyidikan tersebut,” ungkap Surya Adinata saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (29/1) malam.
Dia yakin, pemeriksaan dilakukan KPK ini untuk mengungkap tersangka baru. “Mana anggota dewan atau mantan anggota dewan yang memenuhi unsur bukti untuk segera ditetapkan sebagai tersangka dan penyidikan harus juga diumumkan kepada publik secara transparan,” tutur Surya.
Selain itu, Surya meminta KPK untuk tidak hanya fokus pada penerima suap. “KPK harus bisa mengurai semuanya, pemberi, perantara dan penerima. Jangan sampai perantara kebal hukum dan tidak tersentuh sama sekali. Semua penegak hukum harus dilakukan KPK,” tandasnya.
