Mantan anggota DPRD Sumut, Syafrida Fitrie usai diperiksa KPK di Mako Brimobdasu, jalan Wahid Hasyim, Senin (29/1).
Tidak Ada Lagi Uang Ketok APBD
Sementara, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman meyakini, pemeriksaan sejumlah anggota dewan oleh KPK tidak mengganggu tugas mereka. Dirinya juga memastikan sikap taat aturan para rekan kerjanya itu.
“Saya yakinkan kepada masyarakat, tidak ada satu langkah di republik ini yang mengganggu jalannya proses tugas dewan. Apapun yang terjadi, kinerja dewan tetap berjalan meskipun ada pemeriksaan,” ujar Wagirin kepada wartawan, Senin (29/1).
Sebagai wakil rakyat, Wagirin juga yakin seluruh anggota DPRD Sumut yang akan dimintai keterangannya besok (31/1) oleh penyidik KPK, akan memenuhi panggilan sesuai yang diminta lembaga antirasuah tersebut. Apalagi menurutnya, seluruh legislator adalah orang-orang yang taat aturan. “Saya yakin belum ada sejaranya angota DPRD yang dipanggil oleh institusi hokum tidak ada yang tidak taat, semuanya taat. Semuanya akan melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai mekanisme yang diatur di republik ini,” sebut Wagirin.
Selain itu, Wagirin juga menegaskan terkait isu uang ketok pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017-2018, pihaknya tidak ada menerima apalagi meminta uang dari lembaga eksekutif (pemerintah provinsi), khususnya dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Tidak ada seketip pun uang turun dari SKPD kepada DPRD untuk itu. Tidak ada deal politik. Kalau ada, kemarin pengesahan berlarut karena mekanisme lebih berhati-hati, karena pengalaman sudah membuktikan, dan ini untuk kepentingan rakyat,” sebutnya.
Sedangkan disinggung soal seringnya anggota dewan tidak hadir dalam berbagai kegiatan rapat termasuk dalam paripurna kemarin, menurut Wagirin, hal itu adalah manusiawi. Sebab katanya, tidak hanya di DPRD Sumut, di berbagai lembaga dan di daerah lain juga mengalami hal sama. Namun agenda rapat dan sidang terus berjalan. “Misalnya saya tidak hadir, bukan berarti tidak mau menghadiri sidang. Mungkin ada hal penting yang harus minta izin denga lembaga ini, dan itu diizinkan. Jadi bukan masalah orangnya, yang penting quorum sudah, fraksi semua sudah memberi tanggapan,” katanya.
