PD Pasar: Biaya Kios Itu Kesepakatan Pedagang

MEDAN, SUMUTPOS.CO  – Pembangunan Pasar Mini Marelan yang bersumber dari APBD Kota Medan, ternyata hanya untuk gedung pasar tradisional. Sedangkan pembangunan lapak atau kios, dibiayai sendiri alias swadaya pedagang.

“Kami perlu luruskan, maksud gratis itu bukan untuk biaya pembangunan kios atau lapak pedagang. Tapi gratis biaya sewa. Sedangkan biaya pembangunan lapak kios ditanggung pedagang, sesuai hasil mufakat pedagang sendiri,” kata Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya, kepada Sumut Pos, Senin (29/1).

PD Pasar, sebutnya, memfasilitasi pembangunan lapak pedagang dengan menyiapkan lokasi pasar yang bisa menampung banyak pedagang. Anggarannya ditampung di Dinas Perkim-PR. Namun belum ada fasilitas lain seperti lapak, kios, ataupun saluran drainase di kawasan tersebut.

“Inilah yang dirembukkan pedagang, makanya ada biaya pembangunan kios. Mereka diminta bayar uang muka dan itu dapat dicicil. Begitupun untuk lebih jelasnya, bisa ditanyakan langsung ke Pak Ismail Pardede. Beliau Kacab III kita di sana,” pungkasnya.

Kacab III PD Pasar Medan, Ismail Pardede, yang dikonfirmasi mengaku, bukan domainnya menjelaskan apa yang gratis seperti diucapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Namun ia bisa menerangkan kenapa ada pembiayaan di Pasar Mini Marelan terhadap pedagang.

“Jadi, bangunan pasar saja yang dibangun dan sifatnya blong (terbuka, Red). Kios atau fasilitas seperti meja daging dan lainnya belum ada. Pedagang (lebih kurang 450 pedagang yang tergabung dalam P3TM (Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan) sendiri telah rapat dan menyetujui

untuk melanjutkan pembangunan lapak dengan dana bersumber dari pedagang sendiri,” katanya.

Variasi biaya yang dibebankan kepada pedagang antara lain untuk pembangunan fasilitas, seperti saluran drainase untuk penjual daging maupun ikan. “Untuk penjual daging ‘kan belum ada gantungannya. Hal-hal inilah yang disepakati pedagang melalui perwakilan di P3TM. Nantinya P3TM yang membangun sesuai keinginan pedagang,” katanya.

Adapun PD Pasar, lanjut Pardede, sifatnya hanya mengawasi. Tentang desas-desus yang menyebut PD Pasar mengutip segala macam, menurutnya, hanyalah biaya atas kesepakatan pedagang. “Kami hanya mengawasi agar pembangunan sesuai bentuk yang kita rencakanan,” katanya.

Kalangan legislatif meminta Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, meninjau ulang pernyataannya soal lapak atau kios Pasar Marelan yang diberi gratis.

MEDAN, SUMUTPOS.CO  – Pembangunan Pasar Mini Marelan yang bersumber dari APBD Kota Medan, ternyata hanya untuk gedung pasar tradisional. Sedangkan pembangunan lapak atau kios, dibiayai sendiri alias swadaya pedagang.

“Kami perlu luruskan, maksud gratis itu bukan untuk biaya pembangunan kios atau lapak pedagang. Tapi gratis biaya sewa. Sedangkan biaya pembangunan lapak kios ditanggung pedagang, sesuai hasil mufakat pedagang sendiri,” kata Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya, kepada Sumut Pos, Senin (29/1).

PD Pasar, sebutnya, memfasilitasi pembangunan lapak pedagang dengan menyiapkan lokasi pasar yang bisa menampung banyak pedagang. Anggarannya ditampung di Dinas Perkim-PR. Namun belum ada fasilitas lain seperti lapak, kios, ataupun saluran drainase di kawasan tersebut.

“Inilah yang dirembukkan pedagang, makanya ada biaya pembangunan kios. Mereka diminta bayar uang muka dan itu dapat dicicil. Begitupun untuk lebih jelasnya, bisa ditanyakan langsung ke Pak Ismail Pardede. Beliau Kacab III kita di sana,” pungkasnya.

Kacab III PD Pasar Medan, Ismail Pardede, yang dikonfirmasi mengaku, bukan domainnya menjelaskan apa yang gratis seperti diucapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Namun ia bisa menerangkan kenapa ada pembiayaan di Pasar Mini Marelan terhadap pedagang.

“Jadi, bangunan pasar saja yang dibangun dan sifatnya blong (terbuka, Red). Kios atau fasilitas seperti meja daging dan lainnya belum ada. Pedagang (lebih kurang 450 pedagang yang tergabung dalam P3TM (Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan) sendiri telah rapat dan menyetujui

untuk melanjutkan pembangunan lapak dengan dana bersumber dari pedagang sendiri,” katanya.

Variasi biaya yang dibebankan kepada pedagang antara lain untuk pembangunan fasilitas, seperti saluran drainase untuk penjual daging maupun ikan. “Untuk penjual daging ‘kan belum ada gantungannya. Hal-hal inilah yang disepakati pedagang melalui perwakilan di P3TM. Nantinya P3TM yang membangun sesuai keinginan pedagang,” katanya.

Adapun PD Pasar, lanjut Pardede, sifatnya hanya mengawasi. Tentang desas-desus yang menyebut PD Pasar mengutip segala macam, menurutnya, hanyalah biaya atas kesepakatan pedagang. “Kami hanya mengawasi agar pembangunan sesuai bentuk yang kita rencakanan,” katanya.

Kalangan legislatif meminta Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, meninjau ulang pernyataannya soal lapak atau kios Pasar Marelan yang diberi gratis.