MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ia menegaskan akan dibentuk panitia seleksi untuk menjaring sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang akan mengisi posisi di semua organisasi perangkat daerah (OPD).
“Itukan nanti ada pansel ya, dan pansel itulah yang menentukan. Saya tak mau ikut campur soal itu. Tapi saya mau tahu berapa nanti nilainya. Karena Sumatera Utara ini besar, harus dipimpin orang yang besar juga. Kalau gak kasihan nanti rakyat Sumut,” ujarnya menjawab wartawan, Selasa (29/1).
Pansel yang akan dibentuk nantinya, lanjut Edy terdiri dari unsur akademisi, pakar hukum, dan profesional. Dengan kualitas dan kompetensi pansel itu, ia berharap nantinya diperoleh hasil assessment yang memuaskan. Artinya SDM untuk mendapatkan pejabat eselon II dan III Pemprovsu dapat terjaring optimal.
“Sama seperti seleksi BUMD kemarin. Pas masuk nilainya ke saya, kok nilainya segitu-segitu. Masak orang Sumut nilainya segitu-segitu. Makanya saya minta diulangi. Kalau ada yang lebih baik kenapa kita pertahankan yang sudah ada,” ujarnya.
Gubsu menambahkan, dari assessment yang akan dilakukan nanti ada tes psikologi yang bertujuan mengetahui pejabat tersebut cocoknya ditempatkan di mana. “Sehingga tidak ada like or dislike. Segeralah akan dibentuk (panselnya). Kasih dululah saya bernafas,” ujar Edy saat disinggung kapan tahapan mutasi pejabat eselon II Pemprovsu akan dilakukan.
Diketahui sebelumnya, paskadilantik dan memimpin roda pemerintahan, Gubsu pernah mengungkapkan dirinya bersama Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck) akan ‘tancap gas’ untuk menyusun gerbong kabinetnya. Terlebih mengingat paling lama Februari 2019, mereka sudah dapat melakukan pergantian atau mutasi jabatan sesuai ketentuan berlaku. Salah satu wujud keseriusan Edy-Ijeck menemukan sumber daya manusia terbaik untuk perangkat kerjanya, akan memakai tenaga ahli dari luar Sumut.
“Untuk mendatangkan ahli-ahli itu kan harus dianggarkan dulu di APBD, dan itu sudah kita lakukan. Kalau APBD sudah jalan, kita bisa datangkan para ahli menilai orang-orang yang dapat bekerja sesuai sistem. Harapannya agar dapat hasil objektif untuk menilai kemampuan pimpinan OPD. Tidak hanya pimpinan Disbudpar, juga semua pimpinan OPD penilaian itu berlaku,” tegas Edy.
Mantan Pangdam I/BB juga mengisyaratkan tujuan dilakukan assessment untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang sekarang ini menjabat. “Arahnya tentu ke sana (evaluasi/mutasi). Nantikan tim melihat dulu berapa jumlah personilnya, bagaimana kondisinya dan menentukan waktunya,” katanya.
Menurut dia, kualitas SDM yang dimiliki Pemprovsu saat ini akan menentukan kemajuan Sumut di masa mendatang. Maka dari itu, hemat Edy, setiap orang yang membawahi OPD wajib sesuai dengan keahliannya. “Tuntutan Sumut untuk bekerja itu memerlukan kualitas SDM. Makanya perlu dilakukan assessment. Saya juga harus tahu siapa-siapa yang saya bawa ini. Kemampuannya seperti apa saya juga harus tahu. Kalau saya tidak tahu, meraba-raba saya,” katanya. (prn/ila)
