MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan belum melarang para orang termasuk perantau memasuki Kota Medan. Hanya saja, ada sejumlah penutupan ruas jalan khususnya di sejumlah persimpangan jalan utama Kota Medan.
Selain itu, Pemko Medan juga melakukan penyesuaian sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan. WFH berlangsung sejak 26 Maretn
Dan hingga saat ini, sejumlah OPD di Pemko Medan tetap menjalankan tugasnya dari rumah, berdasarkan surat tugas yang diterima dari masing-masing pimpinan OPD.
“ASN kita hanya 50 persen yang WFH. Sedangkan 50 persen lagi tetap harus ke kantor. Kita prioritaskan yang masih muda —yang kita yakini daya tahan tubuhnya lebih baik— yang tetap ke kantor, karena pelayanan harus tetap berjalan. Kalau kendala ya pasti ada, tapi bisa kita atasi dengan berbagai cara walaupun belum maksimal,” ucap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Qamarul Fattah kepada Sumut Pos, Minggu (29/3).
Salahsatu kendala WFH, kata Qamarul, adalah melayani berbagai pengurusan perizinan, termasuk soal kebutuhan akan fisik dokumen berupa hard copy yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan izin.
“Jadi para ASN yang di rumah kesulitan soal dokumen hard copy. Tapi sejauh ini bisa disiasati dengan menggunakan jasa pengiriman,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga kesulitan dengan masih banyaknya pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Untuk menanganinya, pihaknya mengedepankan imbauan physical distancing, untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Bagi pemohon yang datang, kursinya kita kasih tanda pemisah sebagai space (jarak), agar tidak ada kontak fisik satu sama lain,” ujarnya.
Jumlah pengurus izin, menurutnya, relatif masih sama dengan hari biasa. Padahal jumlah ASN yang bertugas di kantor tinggal 50 persen. Menyikapi kondisi itu, pihaknya akan segera membuat sistem online pengurusan izin, guna meminimalisir orang ke kantor DPMPTSP dan membuat kumpulan.
“Hari ini IT DPMPTSP Kota Medan sedang mempersiapkannya. Besok akan mulai ujicoba. Kalau hasilnya bagus, Selasa (31/3) akan langsung kita gunakan, paling lambat 1 April. Nanti, kita akan mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurus izin secara online,” tandasnya.
Senada dengan Qamarul, Kadis Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan, Emilia Lubis, juga mengakui pihaknya mengalami sedikit kendala saat para ASN nya bekerja dari rumah. “Sedikit banyaknya ada kendala. Makanya tidak semua ASN bekerja dari rumah. Kita lakukan shift-shiftan (giliran),” ucapnya.
Salahsatu hal yang berdampak nyata dalam berlangsungnya pekerjaan para ASN di OPD yang dipimpinnya adalah soal komunikasi dan koordinasi. “Koordinasi tentu nggak semudah kalau semuanya kerja di kantor seperti biasa. Walau dibantu alat komunikasi, pasti tetap berbeda. Begitu pun pelayanan tetap kita maksimalkan, karena saat ini pasar juga lebih sepi dibandingkan hari biasanya,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT, mengakui kendala serupa. Namun bukan karena para ASN bekerja dari rumah, tetapi karena para ASN Dishub banyak yang bekerja di lapangan dan belum dilengkapi beberapa alat pelindung. Seperti masker, sarung tangan dan peralatan lainnya.
“Kita kesulitan mengadakan masker. Tapi kesehatan petugas di lapangan tetap kita perhatikan,” tutupnya.
